Jadi Menteri Terburuk, Ada Isu Bahlil Dicopot, Ini Katanya Usai Temui Prabowo

Nama Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia tengah menjadi sorotan setelah survei terbaru menempatkannya sebagai menteri dengan penilaian kinerja terburuk.

Di tengah hasil tersebut, muncul kabar mengenai kemungkinan adanya pengganti Bahlil sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), jabatan yang hingga kini masih dirangkapnya.

Menanggapi kabar tersebut, Bahlil menegaskan dirinya masih menjalankan dua jabatan sekaligus sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyatakan tetap menjalankan tugas sebagai Menteri ESDM sekaligus Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.

Baca Juga: Eks Pejabat KPK Singgung Hukuman Mati di Kasus Korupsi Dana Bencana BNPB

"Sampai dengan hari ini, saya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden sebaik sebagai Menteri ESDM maupun sebagai Menko Hilirisasi," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (14/10/2026).

Bahlil sendiri baru dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi pada 1 Oktober 2026. Sejak pelantikan tersebut, ia telah menegaskan bahwa dirinya akan tetap merangkap jabatan sebagai Menteri ESDM.

Pada Rabu (14/10/2026), Presiden Prabowo Subianto juga sempat memanggil Bahlil ke Istana Merdeka, Jakarta. Namun, pertemuan tersebut membahas perkembangan sejumlah isu strategis di sektor energi, bukan semata-mata soal posisi Bahlil di kabinet.

Pembahasan mencakup Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas), evaluasi gangguan kelistrikan di sejumlah daerah, serta kondisi pasokan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) nasional.

Sebelumnya, sorotan terhadap Bahlil tidak lepas dari hasil survei terbaru Arawicaksa Institute. Dalam survei tersebut, ia menempati posisi terbawah dalam daftar penilaian kinerja menteri dengan skor rata-rata hanya 1,2.

Peneliti senior Arawicaksa Institute, Rudi Hartono, menyoroti kenaikan harga BBM nonsubsidi yang dinilai turut memengaruhi penilaian publik terhadap kinerja Kementerian ESDM.

“Naiknya harga BBM non-subsidi seperti Pertamax mendorong terjadi migrasi konsumen ke Pertalite dan menimbulkan antrean panjang di berbagai SPBU,” kata Rudi Hartono.

Selain Bahlil, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto berada di urutan berikutnya dengan skor 1,3. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai memperoleh nilai 1,5, disusul Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dengan skor 1,6.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid mendapat skor 1,8. Lima nama tersebut masuk dalam kelompok 10 menteri dengan penilaian terburuk berdasarkan survei tersebut.

Lima menteri lainnya adalah Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dengan skor 2,0, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dengan nilai 2,1, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini yang memperoleh skor 2,2.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli juga mendapat skor 2,2, sedangkan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memperoleh nilai 2,3.