Bukan Hal Remeh, Aroma Polemik Ijazah Gibran Mirip Awal Kejatuhannya Gus Dur

Sejarah Indonesia seolah sedang mengulang ritmenya yang mendebarkan. Polemik seputar keabsahan dokumen persyaratan pendidikan kini membuat publik menyoroti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Krisis yang tengah melandanya mulai memancarkan aroma bahaya yang sangat pekat, mengingatkan publik pada detik-detik awal runtuhnya kekuasaan Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), M Iqbal secara berani menarik benang merah kesejarahan tersebut. Ia melabeli polemik ketiadaan bukti penyetaraan ijazah sekolah menengah atas sang wapres dengan sebutan 'Ijazah Gate'.

Baca Juga: Pengamat: Oh, Pak Prabowo Ternyata Gak Punya Sikap Soal Gibran Dinyatakan Enggak Punya Ijazah...

Penggunaan terminologi 'gate' ini bukan tanpa alasan politis yang kuat. Iqbal secara spesifik mengomparasikannya dengan skandal legendaris 'buloggate' yang sukses mengakhiri masa jabatan Gus Dur.

Buloggate dalam catatan kelam sejarah politik nasional, meledak pada tahun 2000. Saat itu, pusaran skandal bermula dari Suwondo. Ia merupakan seorang tukang pijat sekaligus orang kepercayaan presiden yang diduga kuat menjadi aktor utama dalam pembobolan dana dari Yayasan Bina Sejahtera (Yanatera) milik Bulog senilai US$4 juta.

Kasus yang awalnya dianggap sebagai tindak pidana penyalahgunaan wewenang biasa itu, dengan cepat bermetamorfosis menjadi amunisi politik paling mematikan bagi kelompok oposisi di Senayan.

Skandal tersebut sukses digoreng dan menjadi pintu masuk bagi parlemen untuk menggoyang, memosisikan dalam sidang istimewa, hingga akhirnya melengserkan Gus Dur.

Iqbal belajar dari sejarah kelam tersebut dan memberikan peringatan keras kepada pemerintahan saat ini agar tidak memandang sebelah mata eskalasi kemarahan publik terkait status pendidikan Gibran.

"Fenomena ini, kami namakan 'Ijazah Gate' seperti dulu Bulog Gate. Jadi kami melihat, ini adalah sesuatu yang harus didengarkan dan diperhatikan. Tidak boleh dianggap remeh aspirasi dari masyarakat ini," katanya, dikutip Kamis (15/10/2026).

Menurut Iqbal, ketika sebuah pelanggaran etika atau administrasi kenegaraan sudah dilabeli sebagai sebuah skandal berskala nasional, maka daya rusaknya terhadap legitimasi kekuasaan akan sangat luar biasa.

Tuntutan Gibran mundur, yang awalnya hanya disuarakan segelintir akademisi, kini telah berevolusi menjadi bola salju yang bisa menggilas stabilitas pemerintahan jika tidak segera dimitigasi.

PKS memandang bahwa pemerintah harus berhenti bersikap defensif atau meremehkan suara kritis masyarakat. Jika terus-menerus disangkal tanpa ada pembuktian yang valid, 'Ijazah Gate' ini dipastikan akan bernasib sama seperti Buloggate.

Adapun Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan menyebut putusan terkait keabsahan dokumen pendidikan wapres sebagai syarat pendaftaran sebagai cawapres pada pilpres sebelumnya, tak bisa dijadikan alasan pemakzulan.

Syahganda mengatakan pemerintah akan terus memantau perkembangan ataupun dinamika kasus ini. Ia menyinggung kasus ini bisa berlanjut ke jalur politik maupun jalur hukum. Namun, ia tak merinci alur politik atau hukum apa yang dimaksud.

Baca Juga: Badai Pemakzulan Gibran Menggila, Posisi Presiden Prabowo Masih Sangat Aman Terkendali

"Terkait tadi ke mana alurnya, ini kan kita masih melihat kan. Itu alurnya kan bisa ke politik, bisa ke kemudian ke hukum lainnya, dan lain-lain," ujar dia.