PKS Punya 'Kartu Truf' Strategis di Parlemen untuk Muluskan Jalan Pemakzulan Wapres Gibran

Publik terus menyoroti makin kencangnya gelombang desakan untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hal ini turut menjadi sorotan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Elite Partai Keadilan Sejahtera, M Iqbal mengatakan pihaknya menolak terburu-buru menekan tombol h angket karena pihaknya punya sebuah 'kartu truf' kelembagaan yang sangat strategis untuk mengakumulasi kekuatan dan memuluskan jalan pemakzulan secara sistematis.

Baca Juga: Bukan Hal Remeh, Aroma Polemik Ijazah Gibran Mirip Awal Kejatuhannya Gus Dur

Ia mengonfirmasi bahwa hingga saat ini, partainya memang belum secara resmi menginisiasi penggunaan hak penyelidikan (angket) terkait skandal ketiadaan bukti penyetaraan ijazah sekolah menengah atas milik sang wapres yang belakangan populer dengan sebutan 'Ijazah Gate'.

"Sampai sekarang belum mengarah ke sana (mengajukan hak angket). Tapi di sana (DPR) ada Badan Aspirasi Masyarakat. Itu ketuanya dari PKS. Kami juga punya fraksi. Semuanya sedang mendalami karena ada banyak lagi mungkin yang datang kepada kita dan kami tidak bisa terburu-buru sebagai partai politik," ujar Iqbal, dikutip Kamis (15/10/2026).

Pernyataan Iqbal tersebut secara tersirat membongkar senjata rahasia yang kini dikuasai oleh PKS. Kursi di Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) adalah instrumen vital yang berfungsi sebagai corong utama penerimaan aduan dan tuntutan dari berbagai elemen masyarakat sipil.

PKS dengan ini memiliki legitimasi institusional yang sangat kuat untuk menampung, memverifikasi dan merangkum seluruh kemarahan publik terkait polemik ijazah milik Gibran. Data dan aspirasi yang masuk melalui pintunya tidak bisa diabaikan begitu saja oleh pimpinan dewan lainnya, karena telah memiliki landasan administratif yang sah. 

Iqbal menegaskan bahwa mesin politik partainya di parlemen saat ini sedang bekerja senyap melakukan pendalaman. Mereka tengah menyusun kalkulasi politik yang matang, mengumpulkan bukti-bukti dari pakar hukum dan masyarakat sipil, sebelum akhirnya melakukan serangan balik yang mematikan.

Taktik tidak terburu-buru ini dinilai sebagai langkah brilian. PKS seolah sedang membiarkan bola panas 'Ijazah Gate' terus menggelinding dan membesar di ruang publik. Begitu momentum politiknya mencapai titik didih maksimal dan dukungan dari fraksi lain sudah terkonsolidasi, mereka tinggal mengeluarkan 'kartu truf' dan menggelar sidang pemakzulan. 

Adapun Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan menyebut putusan terkait keabsahan dokumen pendidikan wapres sebagai syarat pendaftaran sebagai cawapres pada pilpres sebelumnya, tak bisa dijadikan alasan pemakzulan.

Syahganda mengatakan pemerintah akan terus memantau perkembangan ataupun dinamika kasus ini. Ia menyinggung kasus ini bisa berlanjut ke jalur politik maupun jalur hukum. Namun, ia tak merinci alur politik atau hukum apa yang dimaksud.

Baca Juga: Pengamat: Oh, Pak Prabowo Ternyata Gak Punya Sikap Soal Gibran Dinyatakan Enggak Punya Ijazah...

"Terkait tadi ke mana alurnya, ini kan kita masih melihat kan. Itu alurnya kan bisa ke politik, bisa ke kemudian ke hukum lainnya, dan lain-lain," ujar dia.