Kredit Foto: Ist
Panggung pemberantasan korupsi kembali diguncang oleh sebuah skandal yang tak sekadar merugikan keuangan negara, melainkan juga menabrak batas-batas empati kemanusiaan. Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memicu kemurkaan luar biasa dari berbagai elemen bangsa, tak terkecuali dari Senayan.
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah tak mampu menyembunyikan kekecewaan dan amarahnya melihat kelakuan para pejabat yang ditugaskan mengurus bencana. Kebenciannya bersumber dari kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP).
Baca Juga: PKB Akan Dalami dan Bahas Wacana Pemakzulan Gibran
“Saya sangat kecewa dengan OTT KPK di BNPB. Jika terbukti korupsi, iblis pun minder melihat perbuatan seperti itu,” kata Abdullah, Kamis (15/10/2026).
Skandal yang membuat "iblis minder" ini dieksekusi lembaga anti korupsi melalui operasi senyap pada Selasa (13/10). Hasil gelar perkara maraton menyimpulkan adanya permufakatan jahat. Dari belasan orang yang diamankan, lima di antaranya langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dijebloskan ke Rutan KPK.
Tak tanggung-tanggung, penyidik juga menyita barang bukti mencengangkan berupa uang tunai sekitar Rp1,4 miliar beserta sejumlah emas batangan.
KPK juga berani menyentuh lingkaran inti kekuasaan di BNPB. Lembaga antirasuah itu turut menyeret adik kandung dari kepala lembaga itu, yakni Tenaga Ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Bima Setyawan (BMS). Bersamanya, turut dijerat Tenaga Ahli Badan Nasional Penanggulangan Bencana Richard Erlangga (RCH), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Nasional Penanggulangan Bencana Gabriel Purwaka Sigit (GPS), Gery P dan Syifa N G.
Abdullah mendesak aparat untuk tidak berhenti pada lima tersangka ini saja. Ia menuntut agar mereka segera menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Baca Juga: Isu 'Gibran Jo-Gate' Bukti Sang Wapres Bukan Siapa-siapa Tanpa Bayangan Jokowi, Kata Eks Wamenkumham
“Saya mendesak mereka untuk berkoordinasi demi melakukan audit menyeluruh terhadap tata kelola keuangan BNPB. Audit ini penting untuk memastikan anggaran penanganan bencana digunakan sesuai kebutuhan, tepat sasaran, dan tidak disalahgunakan,” tegas Abduh.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Aldi Ginastiar
Editor: Aldi Ginastiar