Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Fakultas Kehutanan UGM Bongkar Alasan Karhutla Sulit Padam

        Fakultas Kehutanan UGM Bongkar Alasan Karhutla Sulit Padam Kredit Foto: Istimewa
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Sumatra dan Kalimantan hingga kini masih terus membara, bahkan dilaporkan meluas dengan kemunculan titik api baru di Merauke, Papua.

        Dampak asap pembakaran ini tak lagi sekadar menjadi krisis domestik, melainkan telah melintasi batas negara hingga negara tetangga Malaysia dan Singapura ikut-ikutan terdampak.

        Akibat pekatnya asap yang menurunkan kualitas udara dan memicu lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), sejumlah sekolah di beberapa negara bagian Malaysia terpaksa ditutup dan mengalihkan kegiatan belajar ke sistem daring.

        Pakar Karhutla dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Fiqri Ardiansyah, S.Hut., M.Sc., membeberkan faktor-faktor teknis dan alam yang menyebabkan pemadaman karhutla terasa sangat kompleks.

        Fiqri menjelaskan bahwa pemicu utama masih tingginya intensitas karhutla adalah durasi fenomena El Nino yang berlangsung cukup lama. Memasuki puncak musim kemarau, intensitas curah hujan di daerah rawan merosot hingga mendekati nol.

        Kondisi tanpa pasokan air ini membuat kelembapan bahan bakar alami khususnya pada ekosistem lahan gambut turun drastis sehingga menjadi sangat rentan tersulut api.

        "Semakin lama masuk ke periode El Nino, curah hujannya mendekati nol, kondisi bahan bakar (gambut) itu menjadi lebih rentan," ujar Fiqri dalam wawancara, Rabu (14/10/2026).

        Meski demikian, Fiqri menegaskan kekeringan bukanlah satu-satunya pemicu tunggal. Karhutla baru akan terjadi jika ada interaksi antara ekosistem yang mengering dengan sumber penyulutan panas dari luar.

        Salah satu alasan terbesar mengapa karhutla di Indonesia sangat sulit dipadamkan total terletak pada perbedaan karakteristik ekosistem lahan gambut dan non-gambut, yakni Ekosistem Non-Gambut: Kebakaran umumnya terjadi di permukaan dan dapat menjalar hingga ke tajuk tanaman.

        "Kemudian ada Ekosistem Lahan Gambut, api tidak hanya membakar vegetasi permukaan, tetapi juga merambat masuk ke lapisan tanah gambut yang tebal," paparnya.

        "Kebakaran pada gambut berpotensi menyisakan bara di bawah permukaannya meskipun api yang terlihat dari atas telah berhasil dipadamkan. Apabila penyiraman air hanya menjangkau lapisan atas, bara di bagian bawah masih bertahan dan memicu titik api baru," jelasnya.

        Fiqri menambahkan bahwa gejala kebakaran di bawah tanah sebenarnya dapat dikenali dari kondisi vegetasi permukaan yang mengering, daun yang menggulung, serta kemunculan asap tebal meski tanpa nyala api yang terlihat.

        Selain faktor alam, proses mitigasi karhutla di lapangan kerap terbentur oleh kendala logistik dan geografis. Banyak titik api berada di wilayah terisolasi yang minim akses jalan, pasokan air, serta keterbatasan sarana prasarana personel pemadam.

        Dari sisi pemantauan, Indonesia sebenarnya telah memiliki sistem deteksi titik api (hotspot) yang canggih melalui platform FIRMS, Sipongi, hingga data BMKG. Namun, tantangan terbesarnya berada pada metode penanganan fisik di lapangan.

        "Tantangan berikutnya adalah meningkatkan efektivitas teknologi dan metode pemadaman, terutama untuk menangani kebakaran di bawah permukaan gambut, seperti teknik penyuntikan air (water injection) dan penggunaan bahan pendingin," papar Fiqri.

        Fiqri mengingatkan bahwa pemerintah dan masyarakat tidak boleh hanya menggantungkan harapan pada datangnya hujan. Penanganan karhutla harus bertumpu pada tindakan pencegahan (prevention) yang konsisten dan kolaborasi lintas instansi.

        Pencegahan difokuskan pada edukasi masyarakat agar tidak memicu kebakaran dalam proses penyiapan lahan. Sementara untuk api yang sudah terlanjur meluas, penanganan harus diarahkan secara terpadu ke wilayah-wilayah prioritas berbasis tingkat risiko ekologis, dampak ekonomi, serta keselamatan kesehatan masyarakat.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Ferry Hidayat
        Editor: Ferry Hidayat

        Bagikan Artikel: