PDIP Tertawakan Saksi Ahli Gibran yang Justru Lakukan 'Gol Bunuh Diri'

Juru Bicara PDI Perjuangan, Guntur Romli, kembali menyoroti keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Guntur menilai seluruh klaim kepemilikan ijazah SMA atau sederajat milik Gibran sejauh ini hanya bersandar pada Surat Keterangan dan siaran pers media, tanpa pernah memamerkan fisik dokumen aslinya ke hadapan publik.

Ia menegaskan bahwa keraguan masyarakat akan terus bergulir selama bukti fisik kelulusan resmi tersebut tidak pernah dibuka secara transparan.

Guntur merinci dua dasar utama yang selama ini dijadikan rujukan oleh pihak Gibran. Pertama, Surat Keterangan Dirjen Dikdasmen Nomor 9149 Tahun 2019. Kedua, rilis media dari MDIS Singapura tertanggal 1 Oktober 2025 yang mengklaim Gibran telah menyelesaikan program Advanced Diploma.

Namun, Guntur menekankan bahwa Advanced Diploma merupakan kualifikasi pendidikan tinggi yang setara dengan jenjang Diploma 3 (D3), sehingga tidak relevan jika disodorkan sebagai pengganti syarat pendidikan dasar dan menengah (SMA/sederajat).

"Adakah dokumen asli ijazah, sertifikat, atau diploma kelulusan dipamerkan? Tidak ada. Hanya Surat Keterangan dan rilis media itu," ujar Guntur di akun Instagramnya, dikutip Kamis (15/10).

Lebih lanjut, Guntur menyinggung kehadiran pakar pendidikan Ina Liem yang sempat dihadirkan untuk memberikan penjelasan mengenai jalur pendidikan luar negeri yang ditempuh Gibran.

Menurut Guntur, keterangan yang disampaikan oleh Ina Liem justru berbalik merugikan posisi Gibran karena keterangannya dinilai bertolak belakang dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

"Mendatangkan ahli, yakni Ina Liem, tetapi ahlinya malah membantah Surat Keterangan Gibran yang dikeluarkan Kemendikbud. Ahli dari pihaknya tetapi membongkar pertahanannya sendiri, alias gol bunuh diri," cetusnya disertai emoticon tertawa.

Guntur menegaskan bahwa desakan masyarakat agar dokumen kelulusan Gibran dibuka secara terang benderang adalah hal yang wajar dalam sistem demokrasi.

Menurutnya, kontrol publik ini muncul akibat kekhawatiran masyarakat terhadap dugaan kebohongan dan manipulasi dalam penggunaan wewenang kekuasaan.

Ia menyimpulkan bahwa selama ijazah asli tidak pernah tunjukkan secara terbuka, keraguan dan kritik yang dilayangkan publik tidak bisa diidentikkan sebagai fitnah.