Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Hadapi Jokowi dan Gibran Soal Ijazah, DPR Disebut Pilih 'Tiarap' dan Hitung Untung-Rugi

        Hadapi Jokowi dan Gibran Soal Ijazah, DPR Disebut Pilih 'Tiarap' dan Hitung Untung-Rugi Kredit Foto: DPR
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Sikap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menuai kritik. Parlemen dinilai belum menunjukkan langkah konkret karena pertimbangan politik dan kepentingan partai di pemerintahan.

        Dalam diskusi di kanal YouTube Sinkos Indonesia pada 16 Oktober 2026, politisi senior Zulfan Lindan menilai sikap DPR tidak bisa dilepaskan dari kalkulasi untung-rugi politik. Menurutnya, dominasi partai politik dalam kabinet membuat langkah pengawasan melalui hak angket menjadi berisiko.

        "Saya kira kita harus melihat semua orang itu membaca dari sudut pandang politik, semuanya dihitung kalkulasi politik karena kita menghadapi lembaga politik," papar Zulfan.

        Kondisi tersebut dinilai membuat partai-partai di parlemen enggan mengambil inisiatif untuk menindaklanjuti polemik putusan MK. Padahal, DPR diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan dan mendorong kejelasan atas persoalan yang menjadi perhatian publik.

        Dalam diskusi tersebut, moderator turut mengkritik sikap fraksi-fraksi di DPR yang dinilai tidak cukup vokal. Partai-partai besar yang diharapkan dapat menjadi penggerak pengawasan justru dianggap tunduk pada kepentingan elite.

        "Bahkan punya fraksi, tunduk, punya ketua DPR, nyaris jadi gagu," kata Faizal Assegaf, moderator dalam diskusi. 

        Selain mengkritik sikap DPR, diskusi tersebut menyoroti dugaan kecenderungan elite partai untuk menunggu tekanan dari luar parlemen sebelum mengambil langkah politik.

        Baca Juga: Surya Paloh Disebut Tolak Pemakzulan Gibran, Wacana Hak Angket DPR Diprediksi Tak Jalan

        Alih-alih segera mendorong hak angket atau membentuk pansus, para politisi dinilai menunggu dukungan dan desakan masyarakat. Tekanan publik, termasuk melalui demonstrasi, dianggap dapat menjadi alasan bagi anggota DPR untuk bergerak.

        "Tolong dong kalian dong, rakyat dong memberikan support, melalui segala macam cara, mulai dari demo-demo... mereka tunggu. Jadi vitamin buat mereka penambah keberanian," ungkap Edy Mulyadi, jurnalis senior yang juga hadir dalam diskusi.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Amry Nur Hidayat
        Editor: Amry Nur Hidayat

        Bagikan Artikel: