Bupati Klaten Hamenang Terjaring OTT KPK, Ganjar Singgung Sanksi Partai

Posisi Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo di internal PDIP menjadi sorotan setelah dirinya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menegaskan partainya memiliki aturan yang memungkinkan pemberian sanksi kepada kader yang melanggar integritas.

Ganjar mengatakan DPP PDIP telah berulang kali mengingatkan seluruh kader agar menjaga integritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Menurut dia, pelanggaran tetap memiliki konsekuensi, baik melalui proses hukum maupun mekanisme internal partai.

“DPP PDI Perjuangan berkali-kali mengingatkan kepada seluruh kader untuk menjaga integritas. Namun, jika mereka melanggar, risiko hukum dan sanksi partai akan menanti,” kata Ganjar saat dihubungi, Jumat (16/10/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Hamenang, yang merupakan kader PDIP, terjaring OTT KPK di Klaten pada Kamis (15/10/2026). Meski Ganjar menegaskan adanya sanksi bagi kader yang melanggar, pernyataan itu belum merinci bentuk sanksi yang akan dijatuhkan kepada Hamenang.

Ganjar juga mengungkapkan bahwa partai kembali mengingatkan para kader melalui surat peringatan internal. Langkah tersebut dilakukan setelah OTT di Klaten, dengan Sekretaris Jenderal PDIP disebut kembali menyampaikan peringatan secara tegas.

“Setelah kejadian OTT di Klaten, Sekjen kembali mengingatkan dengan nada keras dan mengirimkan kembali surat peringatan yang pernah diberikan pada bulan Maret lalu,” ujar Ganjar.

Peringatan itu menunjukkan bahwa persoalan integritas kembali menjadi perhatian internal PDIP setelah salah satu kadernya terseret operasi penindakan KPK. Namun, surat peringatan tersebut tidak dengan sendirinya berarti Hamenang telah dijatuhi sanksi tertentu.

Di sisi lain, proses hukum terhadap perkara yang menyeret Hamenang juga bergerak. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyelidikan kasus tersebut telah dinaikkan ke tahap penyidikan setelah dilakukan ekspose perkara pada Kamis malam.

“Tadi malam untuk perkara ini sudah dilakukan ekspose dan diputuskan kegiatan penyelidikan di Klaten naik ke tahap penyidikan,” ujar Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (16/10/2026).

Baca Juga: Terjaring OTT KPK, Bupati Klaten Hamenang Sampaikan Permintaan Maaf untuk Warga

Budi menyampaikan bahwa pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka masih menjalani pemeriksaan. KPK berencana mengumumkan identitas para tersangka beserta penjelasan perkara dalam konferensi pers pada Jumat sore.

Sebelumnya, Hamenang terjaring OTT KPK bersama sejumlah pihak lain. Dalam perkembangan awal yang disampaikan kepada wartawan, KPK belum merinci seluruh identitas pihak yang ditetapkan sebagai tersangka maupun peran masing-masing dalam perkara tersebut.

Hamenang diduga terkait perkara suap proyek dan manipulasi hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum, sehingga belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan bahwa pihak yang bersangkutan telah bersalah.

Kasus ini menempatkan Hamenang dalam dua sorotan sekaligus, yakni proses hukum yang ditangani KPK dan kemungkinan konsekuensi di internal partai. Untuk saat ini, Ganjar baru menegaskan bahwa pelanggaran oleh kader dapat berujung pada sanksi, tanpa mengumumkan keputusan spesifik terhadap Hamenang.

Perkembangan nasib politik Hamenang di PDIP masih perlu menunggu sikap resmi partai. Sementara itu, proses hukum akan berlanjut mengikuti hasil penyidikan dan keterangan resmi KPK mengenai pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut.