Bongkar Pasang Kabinet Tambah Kursi Pejabat Dikritik Aktivis, 'Persoalannya, Berkonsekuensi pada Anggaran'

Aktivis dan jurnalis senior Lukas Luwarso melontarkan kritik pedas terhadap tingginya frekuensi perombakan kabinet (reshuffle) di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Lukas menilai bongkar-pasang pejabat yang terus-menerus di tengah tumpukan krisis ekonomi dan tekanan fiskal telah menggeser fungsi pemerintahan menjadi sekadar panggung pamer kekuasaan serta ajang bagi-bagi kursi.

Lukas menyoroti intensitas reshuffle Kabinet Merah Putih yang dinilainya sangat fantastis. Hingga 15 Oktober 2026, Presiden Prabowo tercatat telah melakukan delapan kali perombakan kabinet dengan rata-rata sekali setiap tiga bulan dan dikabarkan bakal menggelar reshuffle kesembilan pada 20 Oktober mendatang.

Jika kebiasaan ini berlanjut hingga akhir masa jabatan pada 2029, diproyeksikan akan terjadi sekitar 20 kali perombakan. Angka ini melampaui rekor era Presiden Joko Widodo yang melakukan 14 kali reshuffle selama 10 tahun menjabat.

"Jika ada satu hal yang tampak konsisten dalam pemerintahan ini, sepertinya cuma kegemaran reshuffle untuk menambah jumlah pejabat," ujar Lukas.

Lukas menegaskan bahwa perombakan berulang tidak pernah disertai penjelasan transparan mengenai indikator kinerja atau target yang meleset. Justru, hal tersebut berdampak langsung pada pembengkakan postur birokrasi dan anggaran negara.

"Alih-alih mengubah nasib rakyat. Ironisnya, obsesi meresafel justru membuat kabinet makin gemuk. Kabinet Merah Putih memiliki 49 kementerian, dengan 49 menteri dan 57 wakil menteri. Jumlah kementerian koordinator pun bertambah menjadi delapan. Pemerintah Prabowo terus menciptakan kursi-kursi baru, termasuk 26 kursi di Wantimpres," kritiknya.

"Persoalannya, penambahan jabatan berkonsekuensi pada anggaran. Setiap tambahan pejabat menambah beban anggaran negara," sindirnya.