Karhutla Belum Padam, Warga Sesak Napas, Negara Tetangga Protes, Pejabat Justru Bicara Potensi Bisnis

Peneliti politik dan kebijakan publik, Saidiman Ahmad, mengkritik respons sejumlah pejabat pemerintah terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Sumatra dan Kalimantan.

Saidiman mengaku kecewa dengan sikap Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah, Syahganda Nainggolan, terkait protes yang dilayangkan Malaysia dan Singapura akibat kabut asap yang ikut menyelimuti wilayah mereka.

Sebelumnya, Syahganda menyebut karhutla yang menyebabkan kabut asap menyelimuti Malaysia dan Singapura merupakan fenomena alam. Ia juga meminta kedua negara tersebut untuk memahami kondisi yang sedang terjadi.

Selain itu, Syahganda menyinggung bahwa Indonesia selama ini turut menyumbang oksigen ke Malaysia dan Singapura melalui kawasan hutannya saat tidak terjadi kebakaran.

Saidiman menilai pernyataan tersebut tidak pantas disampaikan oleh seorang pejabat negara dan justru mencerminkan sikap yang memalukan di tengah krisis yang sedang berlangsung.

Baca Juga: Asap Karhutla Masuk Jakarta, BMKG: Baru Terpantau Hari Ini

"Dan yang lebih memalukan, asap masih tebal dan api masih berkobar, tapi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Syahganda Nainggolan, justru meminta Malaysia dan Singapura menerima kebakaran hutan sebagai fenomena alam. Ia bahkan mengingatkan bahwa hutan Indonesia memberi mereka oksigen ketika tidak berasap," tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Jumat (16/10).

Saidiman juga menyinggung pernyataan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, yang berbicara mengenai pemanfaatan 12,7 juta hektare hutan rusak yang disebutnya sebagai sumber karhutla untuk bahan baku biodiesel.

"Di saat yang sama, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, sudah bicara soal memanfaatkan 12,7 juta hektare hutan rusak, yang ia sebut sebagai sumber karhutla, untuk bahan baku biodiesel," lanjutnya.

Bagi Saidiman, kondisi tersebut menunjukkan adanya kontras antara penderitaan masyarakat yang terdampak asap dan fokus sebagian pejabat negara dalam merespons persoalan karhutla.

"Warga sesak napas, negara tetangga protes, pejabat malah sibuk menghitung peluang bisnis. Empatinya NOL," tandasnya.

Sebagai informasi, paparan kabut asap yang telah berlangsung selama empat bulan ini memicu lonjakan kasus penyakit pernapasan dalam jumlah besar.

Data Kementerian Kesehatan mencatat sedikitnya 283.270 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di tujuh provinsi yang terdampak karhutla. Dari jumlah tersebut, sebanyak 63.711 kasus dialami oleh anak-anak di bawah usia lima tahun (balita).

Sementara sebelumnya, Syahganda mengklaim bahwa karhutla yang terjadi merupakan dampak fenomena alam akibat siklus cuaca ekstrem dan berada di luar kendali kesalahan manusia.

Ia juga meminta Malaysia dan Singapura memahami serta memaklumi kondisi bencana yang sedang dihadapi Indonesia.

Baca Juga: 4 Bulan Warga 'Megap-Megap' Hirup Asap, Saidiman Pertanyakan Ke Mana Suara Partai Politik

“Jadi, kita juga minta kepada semua tetangga kita untuk mengerti ini adalah di luar beyond human error, ini betul-betul alam,” kata Syahganda, di kantor Lemhannas, Jakarta, Sabtu (10/10/2026).

Sebagai bentuk pembelaan, Syahganda juga menyatakan bahwa saat tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan, Indonesia secara rutin menyuplai oksigen bersih kepada Malaysia dan Singapura melalui kawasan hutannya.