Eks Kopassus Berikan Nilai Gibran Nol Besar: Jangankan Jadi Wapres, Tidak Cocok Bahkan Jadi Ketua RT

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menjadi sasaran kritik pasca-putusan pengadilan terkait polemik ijazah. Bahkan salah satunya meluncur dari tokoh militer senior dari Indonesia.

Mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus, Mayjen Tentara Nasional Indonesia (Purn) Soenarko, secara terbuka menguliti habis-habisan kapasitas dan kelayakan politikus itu sebagai orang nomor dua di Republik Indonesia.

Baca Juga: DPR Kantongi Syarat Makzulkan Gibran, Pengamat: Tinggal Pilih Kehendak Rakyat atau Kompromi Jokowi

Gibran menurutnya adalah sosok yang sangat jauh panggang dari api, hal itu berdasarkan pengamatannya sebagai sosok jenderal purnawirawan yang pernah memimpin pasukan elite dan memahami betul kriteria kepemimpinan nasional.

Soenarko memandang rekam jejak, sikap, dan ketegasan politikus itu sama sekali tidak merepresentasikan postur dan wibawa seorang pimpinan tertinggi negara. Kelayakan Gibran bahkan menurutnya berada di bawah standar kepemimpinan struktural yang paling rendah di masyarakat.

"(Kapasitasnya) nol. Untuk jadi ketua rukun warga saja tidak cocok. Ketua rukun tetangga juga tidak cocok. Boleh direkam ini, saya ngomong," kata Soenarko, dikutip Sabtu (17/10/2026).

Pernyataan keras dari eks tentara itu ini tidak lepas dari fakta persidangan yang baru saja diungkap oleh Mahkamah Konstitusi di 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim mengonfirmasi bahwa mereka tidak menemukan satu pun bukti meyakinkan yang bisa membuktikan adanya ijazah setara sekolah menengah atas dari luar negeri, dimiliki oleh Gibran.

Hakim Konstitusi, Arsul Sani dengan jelas membedah bahwa dokumen Certificate of Attendance yang selama ini diklaim oleh politikus muda itu hanyalah sebatas sertifikat kehadiran atau partisipasi, bukan merupakan tanda tamat belajar atau ijazah kelulusan resmi. 

Soenarko menuding bahwa ketiadaan ijazah tersebut kemudian disiasati dengan manipulasi tingkat tinggi, yang ia duga kuat melibatkan campur tangan kekuasaan dari sang ayah, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Ia menyoroti keluarnya surat keterangan (Suket) dari sebagai produk rekayasa administratif.

"Habis ijazah dia tipu lagi sekarang. Dia enggak punya ijazah, merekayasa menekan lembaga pemilu, menekan dikdasmen melalui bapaknya sampai keluar suket itu. Ini kan pembohong dan penipu," sebut Soenarko.

Bagi Soenarko, syarat utama mengelola bangsa tidak hanya berhenti pada selembar kertas administratif, melainkan membutuhkan integritas. Ketidakjujuran yang dimulai sejak pendaftaran  adalah cermin cacatnya moralitas yang menurutnya sangat membahayakan masa depan negara.

Baca Juga: PDIP Sebut Semua Anggota Dewan Satu Arah Soal Pemakzulan Gibran: Tahan Malu, Lebih Baik Mundur

"Jadi kalau ditanya kapasitasnya, nol saya bilang. Jadi ketua rukun tetangga saja menurut saya enggak pantas. Kita butuh pemimpin itu yang pintar, bermoral," tuturnya.