Politisi PDIP: Gibran Kayaknya Gak Mau Mundur, Jokowi Juga Ogah Mendorong

Desakan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya terus mencuat. Kali ini, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, menilai pengunduran diri menjadi pilihan yang patut dipertimbangkan di tengah polemik persyaratan pendidikan Gibran yang terus bergulir.

Andreas mengaku awalnya tidak terlalu yakin Mahkamah Konstitusi (MK) akan membawa perkara terkait ijazah Gibran hingga ke tahap pembuktian. Alhasil, ia mengapresiasi langkah Mahkamah ketika proses tersebut benar-benar memasuki tahapan itu.

“Ketika masuk pembuktian, saya terus terang, wah, ini luar biasa gitu. Ini hal yang baru. Artinya, MK ini wajah yang baru. Saya salut di situ,” kata Andreas dalam tayangan YouTube Akbar Faizal, dikutip Sabtu (17/10/2026).

Baca Juga: Gibran Dibiarkan, Mahfud Sebut Kisruh Ijazah Untungkan Prabowo

Meski mengapresiasi proses di MK, Andreas menilai polemik yang berkembang bisa terus berlanjut apabila Gibran tetap bertahan di kursi wakil presiden. Karena itu, ia secara pribadi menyarankan agar Gibran mempertimbangkan untuk mundur.

“Kalau menurut saya pribadi, lebih baik kawan ini mundur aja. Gibran ini mundur aja. Karena pasti ditelanjangi di situ. Apa yang terjadi sekarang akan berkepanjangan,” ujarnya.

Menurut Andreas, keputusan tersebut bergantung pada bagaimana Gibran menyikapi polemik yang menyeret namanya. Ia menyinggung soal rasa malu yang mungkin menjadi pertimbangan, tetapi menilai Gibran sejauh ini belum menunjukkan sikap yang mengarah pada pengunduran diri.

Baca Juga: Amien Rais: Kalau Gibran Tidak Mau Mundur, Jangan Sampai Ada...

“Kayaknya nggak kalau dilihat dari sekarang gitu. Tapi ini kan sebagai bangsa kan dilihat internasional, pendidikan Singapura, pendidikan Australia,” ungkap dia.

Andreas juga menilai Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tidak menunjukkan keinginan untuk meminta putranya tersebut mundur. Dengan kondisi itu, ia melihat belum ada tanda bahwa polemik ini akan segera berakhir melalui pengunduran diri Gibran.

Di sisi lain, Andreas menyinggung kemungkinan penggunaan hak angket di DPR apabila persoalan tersebut terus berlanjut. Menurutnya, jika langkah itu ditempuh, polemik terkait persyaratan pendidikan Gibran berpotensi semakin terbuka untuk dibahas.