Balas Tudingan 'Penumpang Gelap' Jokowi, PDIP: Lolosnya Gibran Hasil Operasi Politik Sebenarnya

Perang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Eks Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) memasuki babak yang semakin memanas. Tudingan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tengah menjadi korban "operasi politik" dan "penumpang gelap" langsung berbalas tamparan narasi yang sangat menohok dari markas partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Mohamad Guntur Romli membalikkan logika tuduhan tersebut dengan membongkar realitas sejarah politik yang belum lama terjadi terkait dengan Gibran.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Enggan Bantu Perbaiki Jalan Rusak di Ciamis: Kalau Saya Ditekan, Saya Tidak Respect

Menurut Guntur, alih-alih memosisikan diri sebagai korban dari sebuah konspirasi, kubu politikus muda itu seharusnya menyadari bahwa keberadaan sang wapres di panggung kekuasaan nasional saat ini adalah produk murni dari manipulasi konstitusi yang dilakukan oleh Jokowi.

"Lolosnya Gibran itu karena operasi politik, operasi politik melalui putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 Tahun 2023," kata Guntur Romli, dikutip Sabtu (17/10/2026).

Pernyataan Guntur ini merujuk pada putusan kontroversial yang saat itu mengubah syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden, yang secara ajaib membukakan pintu bagi Gibran ke Pilpres 2024.

Bagi Guntur, manuver di lembaga peradilan konstitusi tersebut adalah definisi "operasi politik" yang sesungguhnya, bukan sekadar riak-riak opini publik yang mempertanyakan keabsahan dokumen administratif saat ini.

Adapun Jokowi sebelumnya sempat menuding bahwa polemik ketiadaan bukti penyetaraan ijazah sekolah menengah atas anaknya sengaja diorkestrasi untuk menghancurkan nama baik keluarganya.

"Saya sampaikan sejak awal ini ada operasi politik kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi, jadi ramai lagi," keluh Jokowi.

Baca Juga: Omongan Jokowi Sulit Dianggap Serius, Pengamat: Tunjukkan Ijazah Sendiri Aja Belum Bisa...

"Sekali lagi, ini operasi politik untuk mendowngrade reputasi politik seseorang," tambahnya.