Eksposur Pemerintah Meningkat, Reform Syndicate dan Drone Emprit Catat Kesenjangan Komunikasi Kebijakan Prabowo-Gibran

Peningkatan pemberitaan pemerintah di media arus utama belum diikuti penerimaan publik yang sebanding di ruang digital. Kritik terhadap gaya komunikasi Presiden dan pelaksanaan sejumlah program pemerintah masih mendominasi percakapan warganet.

Temuan tersebut disampaikan Advisor Reform Syndicate sekaligus Public Perception Specialist, Rahman Mangussara, dalam diskusi publik bertajuk “Evaluasi Komunikasi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran” di Jakarta, Jumat (16/10).

Berdasarkan penelitian Reform Syndicate, proporsi pemberitaan yang mengutip narasumber pemerintah meningkat dari 29,5 persen pada 2025 menjadi 38,5 persen pada 2026. Sementara itu, pemberitaan bernada negatif tercatat menurun hingga sekitar 4,1 persen.

Namun, kondisi berbeda terlihat di media sosial. Sebanyak 78,7 persen percakapan yang dianalisis menyoroti gaya komunikasi Presiden secara negatif. Kritik paling banyak ditemukan di Facebook dengan proporsi 58,7 persen dan X sebesar 56,7 persen.

Sentimen terhadap program pemerintah juga menunjukkan hasil yang beragam. Program Sekolah Rakyat memperoleh sentimen positif dengan skor +30, sedangkan tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) mencatat sentimen negatif dengan skor -55.

Rahman turut menyoroti perubahan respons warganet setelah Rocky Gerung bergabung dalam jajaran Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Dukungan di X tercatat menurun dari 30 persen menjadi 9 persen. Sementara itu, 71 persen komentar di TikTok terpantau negatif.

Menurut Rahman, kehadiran Rocky Gerung berpotensi menjadi penyeimbang dari dalam Istana. Namun, pernyataannya di ruang publik juga dapat menjadi beban komunikasi pemerintah, terutama ketika menyampaikan pandangan kontroversial, seperti usulan agar Wakil Presiden mengundurkan diri setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Perbedaan sentimen ant platform turut menjadi perhatian Founder Drone Emprit, Ismail Fahmi. Ia menilai X cenderung menjadi ruang produksi sentimen negatif, sedangkan TikTok dan YouTube relatif lebih ramah terhadap program pemerintah.

Ismail mencontohkan perubahan sentimen terhadap narasi Dewan Perdamaian Gaza yang semula negatif, tetapi menjadi positif di TikTok. Menurutnya, perubahan tersebut menunjukkan bahwa penerimaan publik dapat bergeser. Meski demikian, komunikasi pemerintah tetap harus bertumpu pada substansi kebijakan.

“Jadi komunikasi terbaik adalah apabila kebijakannya sudah siap. Masalahnya, kesulitan komunikasi kini bisa jadi karena kebijakannya,” ungkap Ismail.

Temuan tersebut memperkuat catatan Reform Syndicate bahwa persoalan komunikasi pemerintah tidak semata-mata berkaitan dengan kurangnya informasi. Lemahnya koordinasi pesan dan kepercayaan publik juga dinilai menjadi faktor penting.

Direktur Eksekutif Reform Syndicate, M. Jusrianto, mendorong transformasi Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) menjadi komunikator kebijakan yang otoritatif. Ia juga merekomendasikan pergeseran pendekatan dari sekadar membangun citra (image-making) menuju komunikasi deliberatif (deliberative communication).

Pendekatan tersebut menekankan dialog dua arah antara pemerintah dan masyarakat, disertai pengujian kebijakan kepada publik berbasis data. Dengan demikian, komunikasi pemerintah tidak hanya berfokus pada penyampaian pesan, tetapi juga membuka ruang bagi masukan dan evaluasi masyarakat.