Dua Tahun Prabowo-Gibran, Investasi Semester I 2026 Tumbuh 7,2%

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi Indonesia mencapai Rp1.010,6 triliun pada semester I 2026, tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Investasi tersebut menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja di seluruh Indonesia, di tengah dorongan pemerintah memperkuat hilirisasi, industrialisasi, dan kemandirian energi.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengatakan, hilirisasi menjadi salah satu agenda strategis pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dan memperbesar kontribusi investasi terhadap perekonomian nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan bertepatan dengan ulang tahun ke-75 Presiden Prabowo Subianto pada 17 Oktober 2026, yang juga menandai dua tahun perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, program hilirisasi menunjukkan peningkatan signifikan dan semakin memperbesar kontribusinya terhadap investasi nasional,” ujar Todotua.

Di bawah kepemimpinan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, pemerintah mendorong hilirisasi tidak hanya untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga memperkuat keterlibatan tenaga kerja lokal dan pelaku usaha daerah.

Todotua menegaskan, keberhasilan hilirisasi tidak cukup diukur dari besarnya nilai investasi maupun kapasitas produksi. Program tersebut juga perlu menghasilkan efek berganda bagi perekonomian, termasuk penciptaan lapangan kerja, penguatan usaha lokal, dan keberlanjutan lingkungan.

Maluku Utara Jadi Pusat Industri Pengolahan

Perkembangan hilirisasi tercermin di Maluku Utara, yang tumbuh sebagai salah satu pusat industri pengolahan nasional. Produk ekspor wilayah tersebut semakin beragam, mulai dari feronikel, nickel matte, mixed hydroxide precipitate (MHP), nickel sulfate, hingga kobalt.

Perkembangan tersebut melanjutkan ekspansi industri pengolahan mineral yang sebelumnya berlangsung di Morowali, Sulawesi Tengah.

Pemerintah menilai pengembangan industri pengolahan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Namun, manfaat ekonomi yang dihasilkan perlu diikuti peningkatan kapasitas tenaga kerja domestik, kesempatan bagi pelaku usaha daerah, serta pengelolaan dampak lingkungan.

Todotua juga menyinggung pemikiran ekonom Soemitro Djojohadikusumo mengenai industrialisasi dan penguatan sistem keuangan nasional yang dirintis Margono Djojohadikusumo. Menurutnya, gagasan tersebut tetap relevan dalam mendorong transformasi ekonomi dan memperkuat investasi domestik.

Hilirisasi Dikaitkan dengan Transisi Energi

Selain pengembangan industri pengolahan, pemerintah menempatkan ketersediaan energi yang andal dan kompetitif sebagai fondasi bagi keberlanjutan industri. Karena itu, agenda hilirisasi diarahkan berjalan beriringan dengan penguatan ketahanan energi dan pengembangan energi bersih.

Salah satu program yang disebut dalam agenda pemerintah adalah biodiesel B50, yang diluncurkan Presiden Prabowo pada Juli 2026. Program tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya domestik guna mendukung kemandirian energi.

Pemerintah juga berupaya menarik investasi untuk pengembangan energi baru terbarukan (EBT), termasuk tenaga surya, hidro, dan panas bumi, serta mengoptimalkan potensi mineral kritis untuk mendukung teknologi hijau.

Todotua mengatakan, kepastian hukum, kemudahan regulasi, pembangunan infrastruktur, dan sinergi dengan sektor swasta menjadi faktor penting untuk menarik investasi di sektor energi bersih.

Pengembangan sektor tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi industri, memperluas kesempatan kerja, dan memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

“Transisi energi tidak seharusnya menjadi beban pembangunan. Sebaliknya, transisi energi harus menjadi jendela menuju ketahanan energi, peningkatan daya saing industri, dan kemakmuran nasional,” pungkas Todotua.

Pemerintah menyatakan akan terus mendorong hilirisasi dan transisi energi sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional. Tantangan berikutnya adalah memastikan investasi yang masuk mampu menghasilkan nilai tambah di dalam negeri dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.