Tukar Posisi Jenderal TNI, Apa Maksudnya? Begini Kata Gerindra

Jurubicara Partai Gerindra, Bahtra Banong, menegaskan bahwa perombakan kabinet (reshuffle) kedelapan yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (15/10/2026) merupakan hak prerogatif presiden guna mengakselerasi kinerja pemerintah, terutama dalam merespons bencana alam serta membenahi masalah internal kementerian.

Pelantikan yang digelar hanya berselang dua pekan dari reshuffle ketujuh pada 1 Oktober 2026 tersebut dinilai sebagai kebutuhan objektif kabinet.

Bahtra menilai keputusan Prabowo melakukan perombakan berkala sangat beralasan karena kondisi di berbagai daerah membutuhkan jajaran pejabat yang responsif dan gesit di lapangan.

"Untuk mempercepat kerja-kerja pemerintah yang kita tahu sendiri, butuh penanganan-penanganan yang sangat cepat dan harus responsif. Misalnya, kalau kita bicara soal bencana yang menimpa kita hari ini, berkenaan dengan Karhutla, belum lagi bencana yang sering datang, seperti banjir," ujar Bahtra.

Salah satu penunjukan strategis yang disoroti adalah masuknya kader Gerindra, M. Maulana Bungaran, sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamenimipas).

Latar belakang hukum yang dimiliki Maulana dinilai krusial untuk merestrukturisasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) yang belakangan diterpa sorotan publik.

Kemenimipas sebelumnya diterpa isu dugaan kasus pemerasan pengurusan izin tinggal WNA yang menyeret mantan Wamenimipas Silmy Karim, serta temuan sidak Ombudsman RI terkait fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong.

"Kalau kita lihat sosoknya Pak Maulana, memang background-nya beliau kan background hukum, dan itu dibutuhkan dalam rangka upaya perbaikan, bukan hanya di imigrasi, tetapi juga di lapas," tegas Bahtra.

Mengenai pertukaran posisi antara Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dan Jenderal TNI Tandyo Budi Revita yang dilantik pada hari yang sama, Bahtra menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah mengalkulasi kapabilitas dan kebutuhan taktis organisasi secara matang.