YLBHI Kuliti Kinerja Gibran Habis-Habisan, Desak Mundur Dari Kursi Wapres Jika Cuma Jadi Beban

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, melontarkan kritik terhadap kepemimpinan nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menilai berbagai persoalan hukum, ekonomi, dan pelayanan publik menunjukkan bahwa pemerintahan selama dua tahun terakhir belum membawa perbaikan yang memadai.

Isnur menegaskan, persoalan pemerintahan tidak cukup dilihat dari kinerja para menteri. Menurutnya, tanggung jawab juga berada pada presiden dan wakil presiden yang memimpin jalannya pemerintahan.

"Jadi bagi saya ini problem bukan hanya di menterinya, tapi problem di presidennya dan wakil presiden yang tidak memiliki kapasitas untuk memimpin negeri ini ke arah lebih baik," kata Isnur kepada wartawan, Sabtu (17/10/2026).

Ia juga menyoroti persoalan koordinasi antarkementerian serta kebijakan pemerintah yang dinilainya bermasalah. Isnur mempertanyakan laporan para menteri yang menurutnya tidak jelas, tetapi tetap dibiarkan tanpa evaluasi yang memadai.

Dalam pandangannya, Prabowo perlu melibatkan pakar kebijakan untuk membantu mencari solusi atas berbagai persoalan nasional. Ia menilai masukan dari para ahli dibutuhkan agar pemerintah dapat memperbaiki kebijakan dan menentukan langkah yang lebih tepat.

"Jadi Prabowo harusnya sadar kalau memang dia merasa tidak mampu ya kan harusnya undang dong pakar-pakar kebijakan berdasar pakar gitu," ujarnya.

Baca Juga: Aturan Sengaja 'Di-Gibran-kan', Denny Indrayana: Cawe-cawe Jokowi Adalah Operasi Politik Sesungguhnya!

Isnur turut menyoroti peran Gibran sebagai wakil presiden. Ia menyarankan Gibran mempertimbangkan pengunduran diri apabila merasa tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya di tengah situasi yang dinilainya membahayakan masyarakat.

"Gibran misalnya sudah tahu punya masalah seperti ini harusnya mundur dong. Bagi saya seperti itu. Itu lebih gentle dibandingkan dengan mengawal negeri ini, pemerintahan ini, tapi kita dalam situasi yang membahayakan rakyat," pungkas Isnur.