Prabowo Diminta Tegur Keras Menhut Raja Juli Soal Penanganan Karhutla, Disebut Telat Lakukan Kunjungan

Pengamat kebijakan publik Muhammad Gumarang meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyusul polemik kunjungan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah.

Ia menilai persoalan tersebut berkaitan dengan perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak bencana.

Gumarang secara khusus menyoroti agenda kunjungan Raja Juli ke Kalimantan Tengah pada 13 Oktober 2026. Menurut dia, rencana peninjauan karhutla di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), saat itu tidak terlaksana ketika rombongan kementerian melintas di wilayah tersebut.

Raja Juli kemudian meninjau lokasi karhutla di Jalan Ir Soekarno, Baamang Tengah, pada Sabtu (17/10), sekitar pukul 19.00 WIB.

Gumarang menyebut Wakil Bupati Kotim Irawati bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan relawan sebelumnya telah menunggu kedatangan rombongan kementerian. Ia juga menyoroti komunikasi antara Irawati dan staf ahli kementerian setelah rencana kunjungan awal tidak terlaksana.

“Bagi saya, persoalannya bukan sekadar kunjungan yang batal, tetapi bagaimana pemerintah menunjukkan empati dan tanggung jawab kepada masyarakat yang sedang menghadapi bencana,” ujar Gumarang.

Selain polemik kunjungan, Gumarang menyoroti dampak karhutla terhadap masyarakat Kotim. Dalam keterangannya, ia menyebut kabut asap mengganggu jarak pandang, warga mengalami gangguan pernapasan, dan tiga relawan dilaporkan meninggal dunia.

Ia juga mengangkat keluhan mengenai kualitas air PDAM yang disebut tidak layak dikonsumsi sehingga warga harus membeli air kemasan untuk minum dan memasak.

Menurut Gumarang, kondisi tersebut semestinya menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas penanganan karhutla. Ia menilai pemerintah pusat perlu memastikan daerah terdampak memperoleh perhatian sesuai kebutuhan, tanpa mempertimbangkan latar belakang politik pemerintah daerah.

Gumarang juga mempertanyakan pemilihan sejumlah lokasi kunjungan kementerian di Kalimantan Tengah. Ia menduga faktor politik dapat memengaruhi prioritas tersebut. Namun, dugaan itu merupakan penilaiannya dan belum disertai bukti yang memastikan adanya hubungan antara pilihan lokasi kunjungan dan kepentingan politik.

Gumarang turut mengungkit sejumlah kontroversi yang menurutnya perlu menjadi bahan evaluasi terhadap Raja Juli, termasuk pemberitaan mengenai aktivitas bermain domino bersama seseorang yang disebut tersangka kasus pembalakan liar serta isu dugaan suap yang dikaitkan dengan Bupati Kuantan Singingi.

Penyebutan berbagai isu tersebut merupakan bagian dari kritik Gumarang dan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran hukum oleh Raja Juli.

Baca Juga: Karhutla Belum Tertangani, Raja Juli Sebut Kekurangan Bibit Awan hingga Uji Penggunaan Dry Ice

“Presiden Prabowo harus segera memberhentikan dan mengganti Raja Juli sebagai Menteri LHK demi menjaga wibawa kepemimpinan Presiden Prabowo. Masih banyak kader anak bangsa yang lebih baik dan memiliki kompetensi serta integritas,” kata Gumarang.

Ia menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak semestinya berhenti pada agenda kunjungan, tetapi harus berorientasi pada keselamatan warga, kesehatan masyarakat, dan perlindungan lingkungan.