Menko Airlangga: Industri Elektronik RI Kalah dari Vietnam dan Malaysia

Indonesia dinilai kehilangan momentum dalam pengembangan industri elektronik, sementara Vietnam dan Malaysia semakin mengandalkan sektor tersebut sebagai penopang ekspor. Kondisi ini menjadi tantangan bagi Indonesia yang ingin memperbesar kontribusi manufaktur bernilai tambah terhadap perekonomian nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai, salah satu persoalan yang memengaruhi daya saing Indonesia adalah kebijakan industri pada masa lalu yang kurang memberikan ruang bagi pengembangan manufaktur elektronik karena dianggap tidak cukup padat karya.

Menurut Airlangga, pendekatan tersebut membuat sebagian industri elektronik berpindah ke negara pesaing, termasuk Vietnam dan Malaysia.

”Zaman baheula, kita pernah menggeser yang namanya industri elektronik. Karena kita merasa kalau industri itu tidak padat karya maka dia tidak punya hak untuk hidup di Republik. Nah, mereka pindah ke Vietnam dan Malaysia,” ujar Airlangga di Jakarta, Senin (19/10/2026).

Airlangga menyebut porsi ekspor elektronik Vietnam dan Malaysia telah mendekati 40% dari total ekspor masing-masing negara. Sementara itu, Indonesia dinilai belum mengoptimalkan potensi industri elektronik sebagai penggerak ekspor manufaktur.

Kesenjangan tersebut menunjukkan tantangan Indonesia bukan hanya meningkatkan kapasitas produksi, melainkan juga membangun ekosistem industri yang mampu menarik investasi, memperkuat pemasok lokal, dan menghubungkan produsen dalam negeri dengan rantai pasok global.

Meski demikian, perbandingan kontribusi ekspor elektronik ketiga negara perlu dilihat berdasarkan definisi produk dan periode data yang sama. Angka yang disampaikan Airlangga belum disertai rincian metodologi perhitungannya.

Akses Pasar Jadi Tantangan

Selain pengembangan industri, Airlangga menyoroti perbedaan akses perdagangan internasional antara Indonesia dan negara pesaing.

Menurut dia, Vietnam memiliki jaringan perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA) dan comprehensive economic partnership agreement (CEPA) yang lebih luas. Kondisi tersebut dinilai memberikan keuntungan tarif bagi eksportir Vietnam ketika memasuki sejumlah pasar internasional.

”Vietnam sudah punya semua free trade agreement atau CEPA. Dengan Eropa sudah, dengan Amerika sudah. Sehingga biaya masuk rata-rata Vietnam ke seluruh dunia 0%. Sedangkan, Indonesia 10 sampai 15%,” kata Airlangga.

Perbedaan tarif dapat memengaruhi daya saing harga produk manufaktur di pasar tujuan ekspor. Namun, besarnya keuntungan yang diterima eksportir bergantung pada negara tujuan, klasifikasi produk, ketentuan asal barang, serta fasilitas tarif yang berlaku.

Karena itu, klaim perbedaan tarif tersebut perlu ditelaah lebih lanjut berdasarkan produk dan pasar yang menjadi tujuan ekspor industri elektronik Indonesia.

Bagi industri, akses pasar yang kompetitif menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan lokasi produksi. Selain tarif, perusahaan juga memperhitungkan biaya logistik, kepastian regulasi, ketersediaan tenaga kerja terampil, infrastruktur, dan kedekatan dengan pemasok.

Kawasan Ekonomi dan Investasi Manufaktur

Airlangga juga menyoroti skala kawasan ekonomi yang dikembangkan Indonesia dibandingkan dengan negara pesaing. Ia menyebut luas kawasan ekonomi di Vietnam mencapai sekitar 1,8 juta hektare dan Malaysia sekitar 2 juta hektare, sedangkan Indonesia sekitar 24.000 hektare.

Menurut dia, pengembangan kawasan ekonomi menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan untuk memperkuat daya saing investasi Indonesia.

Kawasan yang terintegrasi dengan infrastruktur, logistik, utilitas, dan jaringan pemasok dapat membantu perusahaan menekan biaya produksi. Bagi industri elektronik, ekosistem tersebut juga penting untuk menghubungkan produsen komponen dengan perusahaan perakitan dan pasar ekspor.

Baca Juga: Airlangga Santai IHSG Terjun ke 4.900: Itu Biasa, MSCI Ngancam-ngancam dikit

Baca Juga: Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Airlangga Bidik Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi

Baca Juga: Soal Indonesia Masuk Standalone Market, Airlangga: Masih Tahun Depan

Namun, perbandingan luas kawasan ekonomi ketiga negara perlu mempertimbangkan kesamaan definisi dan cakupan wilayah. Luas kawasan saja tidak cukup untuk menentukan keberhasilan dalam menarik investasi, karena kesiapan infrastruktur dan aktivitas produksi juga menjadi faktor penting.

Pemerintah Siapkan Klaster Ekonomi Regional

Untuk memperkuat daya saing daerah, pemerintah tengah menyiapkan pembentukan klaster ekonomi regional. Airlangga mengatakan, rencana tersebut akan melibatkan Kementerian PPN/Bappenas, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri.

”Mungkin dalam satu-dua minggu ini kita kick off bagaimana membangun regional,” jelas dia.

Pembentukan klaster ekonomi diharapkan dapat menghubungkan potensi produksi, investasi, infrastruktur, pembiayaan, dan pasar antardaerah. Pendekatan ini juga berpotensi memperkuat keterkaitan antarpelaku industri sehingga pengembangan manufaktur tidak berjalan sendiri-sendiri di setiap wilayah.

Bagi industri elektronik, efektivitas kebijakan tersebut akan bergantung pada kemampuan pemerintah membangun ekosistem yang mendukung investasi jangka panjang, mulai dari pemasok komponen hingga fasilitas produksi yang berorientasi ekspor.

Tantangan lainnya adalah memastikan kebijakan perdagangan, pengembangan kawasan ekonomi, dan peningkatan kapasitas industri berjalan secara terpadu. Tanpa dukungan tersebut, peluang pasar global belum tentu dapat diterjemahkan menjadi investasi baru dan peningkatan ekspor.

Pada akhirnya, upaya mengejar Vietnam dan Malaysia membutuhkan lebih dari sekadar penambahan kawasan industri atau perluasan perjanjian perdagangan. Indonesia perlu memperkuat daya saing manufaktur, memperdalam rantai pasok domestik, serta meningkatkan kemampuan industri menghasilkan produk bernilai tambah untuk pasar global.