Alarm 2 Tahun Prabowo-Gibran: Wacana Indonesia Bubar Menggema di Daerah, Pakar Desak Solusi via DPR

Muncul isu perpecahan menyusul ketidakpuasan publik terhadap dua tahun masa pemerintahan dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Krisis legitimasi yang terus memburuk tidak lagi sekadar berdampak pada anjloknya elektabilitas sang penguasa, melainkan mulai memantik opini-opini ekstrem di berbagai daerah yang mengancam integrasi nasional.

Pengamat Politik dan Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saiful Mujani menangkap adanya sinyal bahaya berupa wacana perpecahan yang dipicu oleh frustrasi massal terhadap pemerintah pusat.

Baca Juga: SMRC: Tidak Pernah Saya Temukan Rakyat Begitu Marah Terhadap Pemerintah Seperti ke Prabowo-Gibran...

"Saya takut, ya, opini-opini yang berkembang di daerah itu betul-betul terjadi. Indonesia bubar, itu yang paling saya takut," tegas Saiful dikutip Selasa (20/10/2026).

Ketakutan Saiful ini beralasan, mengingat survei yang dilakukan lembaganya pada periode 1-10 Oktober 2026. Elektabilitas Prabowo hanya tersisa 9,8 persen, tertinggal jauh dari tokoh daerah seperti Dedi Mulyadi (35,5 persen).

Saiful menilai bahwa memaksakan diri memimpin negara tanpa dukungan sosiologis dan legitimasi moral yang memadai hanya akan mempercepat hancurnya kohesi sosial di tingkat akar rumput.

Meski menolak memberikan rekomendasi sepihak terkait cara mengakhiri krisis ini, ia mendesak para elite di pemerintahan untuk segera membuka mata dan menyadari bahwa mereka telah kehilangan mandat rakyat. Ia pun memberikan sinyalemen bahwa instrumen konstitusional di parlemen adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan krisis ketatanegaraan tanpa pertumpahan darah.

"Setidak-tidaknya sadarlah bahwa Anda itu sudah tidak legitimate, sebenarnya, untuk berkuasa sekarang ini. Oleh karena itu, mudah-mudahan segera ada jalan keluar untuk ini, apa pun itu. Kalau mau jalan secara damai adalah lewat DPR," tuturnya.

Di sisi lain, kubu pemerintah dengan sigap menangkis isu krisis legitimasi yang dikaitkan dengan ancaman bubarnya negara tersebut.

Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Syahganda Nainggolan tampil membela stabilitas pemerintahan saat ini dengan menyodorkan narasi tandingan yang berbasis pada data lembaga survei lain. Ia memandang temuan yang bernada pesimistis tersebut bukanlah satu-satunya potret kebangsaan saat ini.

"Di Poltracking hari ini juga hampir 60 persen kalau enggak salah saya, yang masih ada keyakinan publik terhadap Presiden Prabowo," ujar Syahganda.

Ia juga merujuk pada data Parameter Politik Indonesia (PPI). Survei lembaga itu diketahui merekam tingkat kepuasan terhadap pemerintah mencapai angka 65 persen.

Baca Juga: Pakar Beri Nilai Minus untuk 2 Tahun Rezim Prabowo-Gibran: Tanya Sama Orang Aceh sampai Papua!

Bagi Syahganda, deretan angka positif dari lembaga-lembaga riset arus utama lainnya tersebut adalah bukti empiris bahwa rakyat masih bersatu dan meyakini visi kepemimpinan Prabowo.