Balas Tudingan Operasi Politik Jokowi, PKS: Publik Berhak Mempertanyakan dan Mencari Kebenaran

Tudingan Eks Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengklaim bahwa memanasnya polemik dokumen pendidikan keluarganya didalangi oleh "operasi politik" dan ditunggangi oleh "penumpang gelap", memantik reaksi kritis dari barisan parlemen termasuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Politikus Senior Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera secara tajam membedah motif di balik keluhan yang disampaikan oleh sang mantan kepala negara. Ia menegaskan kiasan operasi politik tidak boleh dijadikan tameng untuk membungkam daya kritis dan tuntutan transparansi dari masyarakat sipil.

Baca Juga: Terancam Enggak Nyapres Gegara Isu Ijazah? Jokowi Soal Nasib Gibran di Pilpres 2029: Semuanya Ada...

Menurut Mardani, Jokowi yang merasa sedang diserang dan dijatuhkan kredibilitasnya memberikan sebuah respons yang sangat masuk akal dari kacamata elite kekuasaan. Keluhan tersebut dinilai muncul sebagai bentuk pertahanan diri ketika wacana pengusutan ijazah berpotensi merusak skenario atau kalkulasi politik dinasti keluarganya di masa depan.

“Wajar Pak @jokowi berpendapat demikian jika polemik ini dinilai bisa mengganggu target politiknya,” kata Mardani Ali Sera dikutip Selasa (20/10/2026).

Namun, Mardani memberikan penegasan yang sangat prinsipil bahwa kepentingan target politik sebuah keluarga tidak akan pernah bisa diletakkan di atas asas keterbukaan informasi negara. Di tengah pusaran "Ijazah Gate" yang kini menyandera wibawa kepemimpinan wapres, ia menekankan bahwa masyarakat memiliki legitimasi moral dan konstitusional yang mutlak untuk menuntut pembuktian materiil. Menanyakan validitas rekam jejak akademik seorang pejabat adalah hal yang lumrah dalam negara demokrasi, bukan sebuah tindakan subversif.

“Namun, publik juga berhak mempertanyakan dan mencari kebenaran. Apalagi, ini menyangkut tokoh publik yang pernah dan sedang menduduki jabatan publik,” tandas Mardani.

PKS menempatkan esensi akuntabilitas publik pada porsi yang sebenarnya. Pejabat negara, baik yang sedang berkuasa maupun yang telah purnatugas, tidak memiliki kekebalan terhadap proses verifikasi dari rakyat yang menggajinya.

Sebelumnya Jokowi mengeluhkan bahwa isu ijazah yang kembali meledak dan menyasar anaknya  merupakan sebuah desain terencana untuk mematikan karakter keluarganya.

“Ada operasi politik, kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi. Jadi menjadi ramai sekali. Tapi ya buat saya biasa aja,” kata Jokowi.

Lebih jauh, Jokowi secara eksplisit menuding bahwa polemik administratif ini sengaja direproduksi oleh pihak lawan untuk menghancurkan peninggalan karir politiknya.

Baca Juga: Rapor Merah 2 Tahun Prabowo-Gibran, PDIP: Ekonomi Anjlok, Negara Sedang Tidak Baik-baik Saja

“Bisa saja seperti itu, bisa saja, memang sekalian lagi operasi politik untuk men-downgrade reputasi politik seseorang,” ungkapnya.