PDIP Ikut Kritik Prabowo, Djarot Soroti Tata Kelola MBG dan Konsep Koperasi Desa

Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menilai kondisi Indonesia belum baik-baik saja menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), konsep Koperasi Desa Merah Putih, hingga kondisi ekonomi.

Djarot menyampaikan kritik tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/10/2026), sehari sebelum genap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Menurut Djarot, berbagai persoalan mendasar selama dua tahun terakhir perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Salah satu yang menjadi sorotan ialah karhutla yang meluas di Sumatra, Kalimantan, hingga Papua. Ia menilai pemerintah semestinya mampu mengantisipasi kebakaran, terlebih ancaman El Niño telah diperkirakan sebelumnya.

Djarot juga menyoroti tata kelola program MBG. Ia menegaskan penyediaan makanan bergizi bukan persoalan yang keliru, tetapi pelaksanaannya perlu dievaluasi karena dinilai belum didukung kajian mendalam dan diwarnai berbagai penyimpangan.

Ia turut menyinggung kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan sejumlah pejabat BGN terkait pengadaan barang dan jasa program MBG tahun anggaran 2025-2026. Perkara yang ditangani Kejaksaan Agung itu disebut memiliki potensi kerugian negara sekitar Rp10 triliun.

Selain MBG, Djarot mempertanyakan konsep Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Menurut dia, arah program tersebut perlu diperjelas, terutama karena membutuhkan anggaran hingga triliunan rupiah.

Ia menyoroti rencana kegiatan koperasi yang mencakup toko serba ada, toko kelontong, hingga penyaluran gaji aparatur sipil negara (ASN). Djarot menilai konsep dan penggunaan anggaran program tersebut perlu dikaji kembali.

Baca Juga: Sebelum Gibran, Megawati Ternyata juga Pernah Dijegal Lewat Aturan Ijazah

Di bidang ekonomi, Djarot menyinggung pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang disebutnya anjlok serta nilai tukar dolar yang menurutnya telah melampaui Rp18.000. Ia menilai kondisi tersebut menambah persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

Djarot menekankan evaluasi terhadap pemerintahan tidak cukup hanya melihat capaian positif. Dampak negatif kebijakan, termasuk penderitaan dan kerugian yang dirasakan masyarakat, juga harus diperhitungkan.

Menurut dia, berbagai persoalan tersebut menjadi alasan perlunya evaluasi mendasar terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran setelah dua tahun memimpin Indonesia.