Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Bahlil Lahadalia Soroti Sejarah Golkar: Belum Ada Ketua Umum yang Menjabat Presiden RI

        Bahlil Lahadalia Soroti Sejarah Golkar: Belum Ada Ketua Umum yang Menjabat Presiden RI Kredit Foto: Istimewa
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyoroti fakta sejarah bahwa belum ada satu pun ketua umum partainya yang berhasil menduduki kursi Presiden Republik Indonesia (RI).

        Sejak Golkar berdiri pada 1964, capaian tertinggi bagi seorang ketua umum di struktur negara adalah posisi Wakil Presiden RI, yang pernah dijabat oleh Sudharmono pada periode 1988-1993.

        "Kalau kita melihat sejarah Partai Golkar sejak lahir tahun 1964 dan pemilu tahun 1971, belum pernah ada ketua umumnya yang menjadi presiden. Satu-satunya Ketua Umum Partai Golkar yang jadi wakil presiden adalah Pak Sudharmono," ujar Bahlil usai acara Doa dan Tasyakuran HUT Golkar ke-62, Selasa (20/10) malam.

        Meski menyoroti fakta tersebut, Bahlil menegaskan bahwa tujuan utama berdirinya Partai Golkar bukanlah semata-mata demi mengantarkan ketua umumnya menjadi kepala negara atau wakil kepala negara. Bahlil menyebut partainya difungsikan sebagai instrumen politik negara.

        "Partai Golkar lahir bukan hanya semata-mata untuk menjadikan ketua umum jadi presiden atau wapres. Partai ini lahir untuk menjadi instrumen politik negara dalam mewujudkan cita-cita bangsa, seperti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kesejahteraan, hingga pendidikan," tegas pria yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM tersebut.

        Lebih lanjut, Bahlil menyatakan target politik jangka pendek dan menengah Partai Golkar sangat jelas, yakni mengamankan dominasi suara di legislatif.

        "Apa tujuannya Partai Golkar? Ya naikkan kursi parlemen. Itu doktrinnya. Sejak sebelum kami lahir, Golkar didirikan untuk menjadi golongan penyeimbang. Sejak Pemilu 1999 bertransformasi menjadi partai politik, tapi doktrin dan tujuannya tidak berubah, menjadi politik kesejahteraan," tambah Bahlil.

        Sebagai catatan sejarah, Sudharmono merupakan purnawirawan jenderal bintang tiga yang menjadi sosok penting di era Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto.

        Dalam catatan perjalanannya, Sudharmono disebut sebagai salah satu tokoh sentral terkait Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang menjadi gerbang kekuasaan Soeharto.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Ferry Hidayat
        Editor: Ferry Hidayat

        Bagikan Artikel: