Ganjar Pranowo Desak Karhutla Ditetapkan Bencana Nasional, Usulkan Pejabat Berkantor di Lokasi Bencana

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo, secara resmi mendesak pemerintah untuk segera mendeklarasikan status Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) sebagai bencana nasional.

Desakan tersebut diiringi dengan lima rekomendasi strategis guna mempercepat penanganan krisis kabut asap yang kian mengkhawatirkan masyarakat.

Langkah pertama dan kedua yang ditekankan oleh Ganjar adalah penetapan status kedaruratan dan mobilisasi sumber daya secara total. Pemerintah diminta segera mengerahkan tenaga terlatih serta mengonversi berbagai moda transportasi menjadi sarana pemadaman api.

“Umumkan Karhutla sebagai bencana nasional. Mobilisasi sumber daya secara maksimal dengan menerjunkan lebih banyak orang terlatih, dan mengonversi peralatan transportasi darat, laut, udara menjadi alat bantu pemadaman secara masif dan terkoordinasi dengan baik,” tegas Ganjar dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/10/2026).

Ketiga, Ganjar menyoroti pentingnya refocusing atau pengalihan anggaran. Ia menyarankan agar pemerintah menunda sementara program-program berskala besar dan mengalihkan dananya untuk penanganan darurat Karhutla dan jaring pengaman sosial.

"Alihkan sementara waktu anggaran program berdana besar untuk bencana nasional Karhutla ini. Selain pemadaman, dana digunakan untuk membantu ekonomi warga terdampak, bantuan sosial bagi pedagang, dan UMKM. Pemerintah juga sebaiknya menanggung biaya pengobatan warga, mendistribusikan masker, oksigen, dan kebutuhan lainnya,” paparnya.

Keempat, demi melindungi kelompok rentan, Ganjar meminta agar sekolah di wilayah yang terkepung kabut asap segera diliburkan. Sistem pendidikan diminta dialihkan menjadi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) demi keselamatan dan kesehatan anak-anak.

Sebagai usulan kelima, Ganjar mendesak para pejabat dan pemangku kebijakan untuk turun gunung dan bekerja langsung dari lokasi terdampak Karhutla agar benar-benar memahami penderitaan masyarakat di lapangan.

"Kerahkan seluruh pejabat terkait untuk ngantor di wilayah Karhutla. Dengan merasakan sendiri sesaknya bernapas dalam kepungan asap dan mengetahui sendiri kondisi lapangan, para pejabat akan lebih mengetahui tingkat urgensinya sehingga penanganan bisa lebih cepat dilakukan,” pungkas mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut.