Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        PDIP Heran Senayan Hening Soal Polemik Ijazah Gibran: Dulu Bersumpah Kepada Tuhan, Bukan Manusia

        PDIP Heran Senayan Hening Soal Polemik Ijazah Gibran: Dulu Bersumpah Kepada Tuhan, Bukan Manusia Kredit Foto: Sufri Yuliardi
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Keheningan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi perhatian karena terkait dengan sikap mereka dalam menghadapi polemik keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hal itu memantik reaksi keras dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

        Anggota Komisi II DPR RI PDIP Komarudin Watubun secara terbuka menampar nurani para kolega sejawatnya di Senayan. Komarudin mengingatkan seluruh wakil rakyat mengenai esensi sakral dari sumpah jabatan yang pernah mereka ucapkan saat dilantik.

        Baca Juga: Dedi Mulyadi Soal Jabar Tinggi PHK: Saat Berhenti Ramai Bercerita, Pas Masuk Kerja Diam Saja

        Ia menegaskan bahwa tugas mengawal konstitusi bukanlah beban yang hanya dipikul oleh beberapa partai, melainkan kewajiban absolut seluruh penghuni gedung parlemen yang telah disumpah di bawah kitab suci. Ia sangat menyayangkan jika ada anggota dewan yang memilih bungkam melihat indikasi pelanggaran konstitusi hanya karena tersandera kepentingan koalisi.

        "Bukan saja kami, seluruh anggota dewan itu bersumpah untuk menegakkan konstitusi, Pancasila, Undang-Undang Dasar '45. Itu kan bersumpah itu kepada tuhan, bukan kepada manusia," ungkap Komarudin Watubun dikutip Kamis (22/10/2026).

        Komarudin mengingatkan bahwa anggota dewan memiliki fungsi pengawasan (check and balances) terhadap pemerintah pusat. Ia tidak habis pikir bagaimana institusi sebesar dewan bisa diam membisu ketika ruang publik terus-menerus disuguhi perdebatan soal legitimasi ijazah seorang pimpinan negara.

        "Lalu sekarang pertanyaan: ketika konstitusi dilanggar, masa semua diam saja? Itu hal mendasar," tegas Komarudin.

        Komarudin juga menepis narasi sinis dari kubu pro-pemerintah yang kerap melabeli desakan pengusutan ijazah wapres ini sebagai sekadar "gerakan politik" barisan sakit hati. Menurutnya, bernegara sejatinya memang proses politik, dan menggunakan instrumen politik untuk meluruskan penyimpangan konstitusi adalah langkah yang sangat konstitusional dan bermartabat.

        "Jadi kita hilangkan dulu pikiran 'Oh ini gerakan politik'. Ya negara itu politik, kok," ungkap Komarudin.

        Baca Juga: Prabowo Tantang Rencana Downgrade MSCI: Indonesia Tidak Takut Siapapun dan Tidak Akan Gentar

        PDIP sendiri memberikan sinyal bahwa mereka siap membuka pintu konsolidasi dengan pihak mana pun demi memastikan lembaga legislatif tidak tunduk begitu saja pada hegemoni eksekutif, serta berani mengambil sikap tegas manakala integritas dan marwah konstitusi bangsa dipertaruhkan.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Aldi Ginastiar
        Editor: Aldi Ginastiar

        Bagikan Artikel: