Pemerintah Gelontorkan Rp1,2 Triliun untuk Pemda Percepat Penanganan Karhutla di 6 Provinsi

Pemerintah pusat kembali menyalurkan bantuan untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah daerah.

Bantuan tahap kedua senilai Rp 1,235 triliun telah ditransfer kepada pemerintah daerah untuk mendukung penanganan darurat sekaligus melindungi masyarakat terdampak.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono mengatakan, penyaluran bantuan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Dana itu ditujukan terutama bagi 6 provinsi yang mengalami karhutla parah.

"Bantuan pemerintah pusat tahap kedua tersebut sudah ditransfer. Total bantuan pemerintah pusat sebesar Rp 1,235 triliun yang ditekankan oleh Presiden," kata Sugiono dalam konferensi pers di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Sebelumnya, pemerintah telah menyalurkan bantuan tahap pertama pada 7 September 2026.

Baca Juga: Pidato Pakai Bahasa Jawa, Anggota Parlemen Malaysia Sindir Indonesia soal Kabut Asap Karhutla

Bantuan tersebut diberikan kepada tujuh provinsi, yakni Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Riau, serta 35 pemerintah kabupaten dan kota yang terdampak karhutla.

Sugiono menjelaskan, dana bantuan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak asap kebakaran.

Dukungan tersebut mencakup pelayanan kesehatan, pembagian masker, penyediaan oksigen portabel, serta fasilitas pemulihan, termasuk rumah oksigen dan penanganan warga yang mengalami Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

Selain untuk kesehatan masyarakat, pemerintah daerah diminta memprioritaskan penggunaan bantuan bagi kegiatan pemadaman api dan pencegahan meluasnya kebakaran.

Kebutuhan operasional yang dapat didukung melalui dana tersebut antara lain pengadaan alat pelindung diri, pompa dan tangki air, selang pemadam, serta peralatan penyuntik air untuk lahan gambut.

Bantuan juga dapat digunakan untuk membangun sumur bor dan membiayai mobilisasi personel ke lokasi kebakaran.

Pemerintah turut mengalokasikan dukungan untuk kebutuhan logistik petugas yang terlibat dalam operasi pemadaman.

Menurut Sugiono, penanganan karhutla membutuhkan kerja sama berbagai pihak, termasuk masyarakat yang tinggal di wilayah terdampak.

Ia berharap penyaluran bantuan tersebut dapat mempercepat penanganan tanggap darurat, memperkuat upaya pemadaman, serta membantu masyarakat menghadapi dampak karhutla.