Komdigi Bidik Sulawesi hingga Kupang untuk Perluas Investasi Pusat Data
Kredit Foto: Kemenko
Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk memperluas investasi pusat data swasta ke Indonesia bagian timur, termasuk mempertimbangkan kawasan Sulawesi dan Kupang sebagai lokasi pengembangan. Upaya ini dilakukan melalui penyiapan regulasi, kepastian pasokan energi, penguatan konektivitas, dan penyederhanaan perizinan.
Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Wayan Toni Supriyanto mengatakan, pemerataan pembangunan pusat data membutuhkan perencanaan terpadu yang memperhitungkan kesiapan pasar, ketersediaan sumber daya, serta dukungan infrastruktur di setiap wilayah.
Menurut Wayan, pembangunan pusat data tidak cukup hanya mengandalkan investasi dan pembangunan fisik. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan ekosistem pendukung agar fasilitas tersebut dapat beroperasi secara andal dan memenuhi kebutuhan pengguna.
“Kami perlu memprioritaskan kawasan-kawasan tertentu dengan mempertimbangkan kebutuhan pemerintah, industri, dunia pendidikan, dan layanan publik. Selain itu, pasokan energi dan kesesuaian lokasi juga merupakan hal penting,” ujar Wayan dalam diskusi panel Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Bali, Selasa (20/10/2026).
Salah satu langkah yang disiapkan pemerintah adalah penyusunan regulasi mengenai kabel bawah laut dan pusat data. Wayan menyampaikan, rancangan Peraturan Presiden (Perpres) terkait kedua aspek tersebut telah disiapkan dan memasuki tahap konsultasi publik.
Pemerintah juga membutuhkan masukan dari pelaku industri, instansi pemerintah, dan perusahaan swasta untuk menyempurnakan rancangan kebijakan tersebut.
Dari sisi konektivitas, pemerintah menyiapkan jalur cadangan yang menghubungkan pusat data di luar Jawa dan Batam dengan pusat konektivitas nasional maupun internasional. Infrastruktur ini diharapkan dapat mendukung keandalan layanan digital sekaligus mengurangi ketergantungan pada satu jalur jaringan.
“Untuk mendorong pembangunan pusat data di Indonesia bagian timur, kami juga menyediakan konektivitas cadangan menuju pusat konektivitas nasional dan internasional. Dengan begitu, pusat data di luar Jawa dan Batam tidak menjadi fasilitas yang terisolasi,” jelasnya.
Selain jaringan telekomunikasi, pemerintah perlu mengoordinasikan kesiapan pasokan listrik, gardu induk, dan ketersediaan air untuk sistem pendinginan pusat data. Mitigasi risiko bencana serta penyederhanaan perizinan juga menjadi bagian dari persiapan pembangunan infrastruktur tersebut.
Wayan menegaskan, pemerataan investasi pusat data akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan pasar dan kesiapan ekosistem di masing-masing daerah.
Sulawesi dan Kupang menjadi sejumlah kawasan di luar Jawa yang dapat dipertimbangkan sesuai potensi serta kebutuhan pasarnya.
Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, PLN, operator jaringan, instansi pertanahan, dan investor diperlukan untuk memastikan kesiapan lokasi serta memberikan kepastian mengenai ketersediaan lahan dan biaya pembangunan.
“Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, PLN, operator jaringan, instansi yang menangani pertanahan, serta investor sangat diperlukan. Kolaborasi ini penting untuk memberikan kepastian mengenai ketersediaan lahan dan biaya,” ungkap Wayan.
Di sisi lain, pengembangan pusat data untuk mendukung kecerdasan artifisial (AI) juga menjadi pertimbangan dalam perencanaan infrastruktur digital nasional.
Wayan mengatakan, pusat data yang menopang beban kerja AI membutuhkan pasokan listrik yang andal, kapasitas daya memadai, ketersediaan air, serta konektivitas berkapasitas tinggi. Kesiapan infrastruktur tersebut perlu diperhitungkan sejak tahap perencanaan agar dapat memenuhi kebutuhan operasional.
Pengembangan infrastruktur AI juga membutuhkan koordinasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, industri, dan dunia pendidikan. Selain itu, kemampuan kontraktor dalam negeri serta asesmen terhadap kesiapan jaringan dan pasokan listrik perlu menjadi perhatian dalam mendukung pembangunan AI Factory.
“Kita membutuhkan konektivitas berkapasitas tinggi untuk mendukung AI. Kita juga harus memastikan tidak ada lagi keterlambatan dan kekurangan kapasitas koneksi, baik pada jaringan backbone, jaringan penghubung, maupun jaringan akses,” tegas Wayan.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Yulisha Kirani Rizkya Pangestuti
Editor: Annisa Nurfitri