Iran Pastikan Uranium jadi Kekayaan Nasional, Tak Akan Diserahkan ke AS

Pemerintah Iran mempertahankan kendali atas persediaan uranium yang telah diperkaya di tengah ketegangan dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel. Teheran menolak mengirim material nuklir tersebut ke luar negeri, meski jalur diplomasi untuk mengakhiri perang masih diupayakan sejumlah negara.

Sikap itu muncul ketika pejabat dari Pakistan, Rusia, dan sejumlah negara lain terlibat dalam pertemuan diplomatik untuk membahas konflik di Timur Tengah. Namun, hingga kini belum terlihat kesepakatan menyeluruh yang dapat mengakhiri perang.

Iran juga mensyaratkan adanya jaminan keamanan dan perubahan kebijakan AS, termasuk pencabutan sanksi ekonomi. Pemerintah Teheran menilai penghentian perang perlu disertai langkah konkret untuk mencegah serangan militer berikutnya.

Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mohsen Rezaei, menegaskan bahwa persediaan uranium yang telah diperkaya tidak akan dikeluarkan dari wilayah negaranya.

Pernyataan tersebut disampaikan pada Selasa malam setelah Rezaei bertemu dengan Panglima Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, yang berkunjung ke Teheran untuk membahas perkembangan perang dan situasi keamanan regional.

Iran memandang uranium yang telah diperkaya sebagai bagian dari kekayaan nasional. Program nuklir negara itu juga dianggap sebagai hasil pengembangan teknologi selama puluhan tahun sekaligus bagian dari hak kedaulatan nasional.

Teheran menilai penyerahan persediaan uranium di bawah tekanan militer, tanpa jaminan keamanan yang jelas, berpotensi membuat Iran semakin rentan terhadap serangan di masa mendatang.

Meski menolak mengirim uranium ke luar negeri, Iran masih membuka kemungkinan membahas pengurangan tingkat pengayaan di dalam negeri. Opsi tersebut dapat dipertimbangkan apabila prosesnya dilakukan melalui mekanisme pengawasan yang disepakati bersama.

Namun, pemerintah Iran menginginkan kesepakatan nuklir yang tidak hanya mengatur tingkat pengayaan uranium. Teheran juga meminta jaminan konkret mengenai pencabutan sanksi ekonomi dan penghentian serangan militer.

Perbedaan pandangan mengenai program nuklir Iran masih menjadi salah satu kendala utama dalam perundingan dengan Washington.

Presiden AS Donald Trump berulang kali menyatakan keinginannya untuk membongkar program nuklir Iran. Sementara itu, Wakil Presiden AS JD Vance sebelumnya mengisyaratkan bahwa pengurangan kapasitas pengayaan uranium secara signifikan berpotensi memenuhi sebagian tuntutan Washington.

Baca Juga: Tak Hanya AS yang Lumpuh, Iran Ancam Putus 7 Kabel Internet di Bawah Selat Hormuz

Kedua pihak masih menghadapi perbedaan mendasar mengenai bentuk kesepakatan yang dapat diterima. Iran menginginkan jaminan keamanan dan pencabutan sanksi, sedangkan AS mendorong pembatasan yang lebih besar terhadap program nuklir Teheran.

Di sisi lain, Iran juga menegaskan bahwa pembukaan kembali Selat Hormuz bergantung pada kesediaan Washington menerima persyaratan yang diajukan Teheran.

Dengan belum adanya titik temu mengenai isu nuklir, sanksi ekonomi, dan keamanan regional, upaya diplomatik untuk mengakhiri konflik masih menghadapi hambatan.