OJK Perpanjang Buyback Saham Tanpa RUPS hingga Juni 2027

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memutuskan memperpanjang masa pemberlakuan kebijakan pembelian kembali saham (buyback) tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hingga Juni 2027. Sebelumnya, kebijakan tersebut dijadwalkan berakhir pada Desember 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, mengatakan perpanjangan tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian kepada emiten sekaligus mendukung stabilitas pasar modal Indonesia.

"Memperpanjang periode pemberlakuan kebijakan pembelian kembali saham atau buyback tanpa persetujuan RUPS, yang semula ditetapkan sampai dengan akhir tahun ini akan diperpanjang hingga Juni 2027," ujar Hasan dalam konferensi pers di Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (26/10/2026).

Hasan menjelaskan, keputusan tersebut juga merespons permintaan emiten yang membutuhkan kepastian mengenai jangka waktu pelaksanaan buyback tanpa persetujuan RUPS.

Menurutnya, sejumlah perusahaan tercatat mulai melihat harga sahamnya berada pada level yang memungkinkan mereka melakukan pembelian kembali saham.

"Ini tentu merespons permintaan kepastian kerangka waktu buyback tanpa persetujuan RUPS ini dari para emiten kita yang nampaknya sudah menilai harga-harga sahamnya di tingkat yang memungkinkan mereka untuk melakukan kegiatan buyback ini," jelasnya.

Meski demikian, Hasan mengingatkan bahwa fleksibilitas tersebut tetap harus dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan buyback harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, kemampuan keuangan perusahaan, serta kewajiban keterbukaan informasi kepada publik.

Baca Juga: Dasco Ingin RI Tentukan Rating Bursa Sendiri, Begini Respons OJK

Baca Juga: Himpun Dana Rp5 Miliar, OJK Apresiasi Bank Jakarta Dorong Inklusi Keuangan Lewat FinFest 2026

Hasan menyebut pelaksanaan kebijakan tersebut harus mengikuti kerangka Peraturan OJK (POJK) Nomor 13 Tahun 2023 serta ketentuan terkait dalam POJK Nomor 29 Tahun 2023.

Selain itu, OJK menegaskan bahwa pelaksanaan buyback tidak boleh mengabaikan kewajiban pemenuhan batas minimum saham yang beredar di publik atau free float.

"Pelaksanaan buyback ini tidak boleh mengabaikan kewajiban pemenuhan minimum free float. Jadi ini tidak ada kontradiktif dengan keinginan kuat kita untuk terus mendorong peningkatan free float saham sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan bursa," tegas Hasan.

Ia menambahkan, emiten tetap memiliki kewajiban untuk mengalihkan kembali saham hasil buyback atau re-float sesuai ketentuan dan jangka waktu yang berlaku.