Terseret Kasus Karhutla Singapura, Emiten TBLA Ungkap Pemilik PT PML

PT Tunas Baru Lampung Tbk (TBLA) akhirnya buka suara mengenai hubungannya dengan PT Paramitra Mulia Langgeng (PML), perusahaan yang menjadi sorotan otoritas Singapura terkait dugaan keterkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.

Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), TBLA menjelaskan struktur kepemilikan PML sekaligus menegaskan bahwa perseroan tidak memiliki saham, tidak menguasai lahan, dan tidak terlibat dalam pengelolaan area konsesi perusahaan tersebut.

Klarifikasi ini disampaikan setelah National Environment Agency (NEA) Singapura menerbitkan Preventive Measure Notice kepada tujuh perusahaan pemegang konsesi di Indonesia.

Pemberitahuan tersebut diterbitkan berdasarkan Transboundary Haze Pollution Act terkait dugaan kontribusi perusahaan-perusahaan tersebut terhadap kebakaran lahan yang berpotensi menyebabkan pencemaran asap lintas batas.

Salah satu perusahaan yang masuk dalam daftar tersebut adalah PML, yang memiliki hubungan afiliasi dengan TBLA.

Direktur TBLA Jason Indrian Winata menjelaskan bahwa hubungan kedua perusahaan terjalin melalui kesamaan pemegang saham dan sejumlah anggota manajemen.

Menurut Jason, PML dimiliki oleh Widarto dan Santoso Winata, masing-masing dengan porsi saham 50%. Keduanya juga tercatat sebagai pemegang saham TBLA. Selain itu, beberapa anggota direksi dan komisaris TBLA turut menjabat di PML.

"Struktur kepemilikan PT PML adalah 50% dimiliki oleh Widarto dan 50% dimiliki oleh Santoso Winata di mana keduanya juga pemegang saham Perseroan, dan beberapa anggota dewan direksi dan komisaris di Perseroan juga menjabat di PT PML," ujar Jason.

Meski memiliki hubungan afiliasi melalui pemegang saham dan pengurus, manajemen menegaskan bahwa TBLA tidak memiliki kepemilikan langsung di PML, baik melalui perseroan maupun anak usahanya.

"Perseroan baik secara langsung maupun melalui Entitas Anak, tidak memiliki kepemilikan saham, penguasaan lahan dan tidak terlibat dalam pengelolaan areal konsesi PT PML," jelas Jason.

TBLA juga menjelaskan hubungan bisnisnya dengan PML. Berdasarkan laporan keuangan per 30 Juni 2026, transaksi kedua perusahaan terbatas pada penjualan bahan pembantu dan suku cadang kepada PML.

Manajemen menegaskan tidak ada transaksi yang berkaitan dengan penggunaan lahan, pengalihan atau tukar-menukar area, maupun rencana pemanfaatan konsesi PML untuk kegiatan usaha TBLA.

"Tidak ada transaksi terkait penggunaan lahan, pengalihan atau tukar-menukar areal, maupun rencana alih fungsi areal konsesi PML untuk kegiatan usaha Perseroan," tegas Jason.

Selain itu, TBLA menyatakan kegiatan usahanya tidak bergantung pada PML, baik dalam hal pasokan bahan baku, penyediaan jasa, maupun penggunaan lahan.

Perseroan juga memastikan tidak memiliki piutang, uang muka, pinjaman, jaminan, atau penanggungan yang berkaitan dengan PML.

TBLA Pertimbangkan Setop Penjualan ke PML

Terkait persoalan karhutla yang menjadi sorotan otoritas Singapura, TBLA menyatakan tidak memperoleh informasi mengenai temuan, sanksi, atau proses peninjauan izin PML sebelum masalah tersebut mencuat.

TBLA juga menyampaikan bahwa tidak ada area konsesi milik perseroan maupun anak usahanya yang tercatat terdampak kebakaran sepanjang 2026.

Meski demikian, manajemen mengakui adanya sorotan terhadap PML karena hubungan afiliasi melalui pemegang saham dan sejumlah pengurus kedua perusahaan.

Sebagai langkah ke depan, TBLA membuka kemungkinan menghentikan penjualan bahan pembantu kepada PML.

"Kemungkinan ke depannya Perseroan tidak akan menjual bahan pembantu lagi ke PT PML," kata Jason.

Pernyataan tersebut masih berupa kemungkinan dan belum menjadi keputusan penghentian transaksi yang telah dilaksanakan.

Baca Juga: Konten Karhutla Dihapus dari Medsos, Siapa yang Bertanggung Jawab?

Baca Juga: Singgung Banjir Sumatra dan Karhutla, Nicholas Saputra Sentil Pihak yang Abaikan Alarm Bencana Ekologis

Manajemen juga menyatakan belum mengambil langkah mitigasi khusus terkait hubungan afiliasi tersebut. Namun, TBLA menegaskan tidak ada informasi atau kejadian material lain yang dinilai dapat memengaruhi kelangsungan usaha perseroan berdasarkan informasi yang telah disampaikan.

Pemberitahuan Singapura Bukan Putusan Hukum Final

Sebagai konteks, Preventive Measure Notice yang diterbitkan NEA Singapura merupakan pemberitahuan berdasarkan aturan penanganan pencemaran asap lintas batas. Penerbitan pemberitahuan tersebut tidak dengan sendirinya berarti suatu perusahaan telah dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan.

Dalam keterbukaan informasi yang dirujuk, belum terdapat keterangan mengenai putusan hukum final terhadap PML terkait persoalan yang menjadi sorotan tersebut.

Melalui klarifikasi ini, TBLA berupaya memperjelas batas hubungan dengan PML, terutama menyangkut kepemilikan saham, penguasaan lahan, kegiatan operasional, dan transaksi bisnis.

Perkembangan penanganan kasus karhutla serta tindak lanjut otoritas Singapura terhadap PML masih perlu dicermati, termasuk kemungkinan dampaknya terhadap hubungan bisnis kedua perusahaan.