PAN Dukung Indonesia Kurangi Ekspor Gas ke Singapura: Kepentingan Nasional Harus Menjadi Prioritas

Pemerintah Republik Indonesia mulai mengurangi volume ekspor pasokan gas bumi ke Singapura. Kebijakan tersebut mendapat dukungan solid dari parlemen, salah satunya dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Elite Partai Amanat Nasional, Eddy Soeparno memberikan penegasan bahwa di tengah situasi global yang serba tidak menentu, doktrin ketahanan energi nasional harus diletakkan pada hierarki tertinggi kebijakan negara. Menghadapi meningkatnya ketidakpastian pasokan energi global yang dipicu oleh eskalasi dinamika geopolitik, pemerintah dituntut untuk mengamankan kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu sebelum melayani permintaan ekspor.

Baca Juga: Wakil Ketua DPD RI: Anies Baswedan Layak Jadi Pengganti Gibran

Eddy membedah konstelasi krisis global saat ini, di mana rantai pasok energi dunia tengah mengalami disrupsi parah. Dalam kondisi krisis semacam ini, hukum kelangsungan hidup bernegara mengharuskan setiap entitas berdaulat untuk memproteksi kebutuhan energinya sendiri agar urat nadi aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat sehari-hari tidak lumpuh.

“Dalam situasi pasokan energi global yang terganggu, sangat wajar apabila setiap negara memprioritaskan kebutuhan energinya masing-masing. Jika kebutuhan minyak dan gas bumi di dalam negeri meningkat akibat gejolak geopolitik, maka kepentingan nasional harus menjadi prioritas agar kegiatan ekonomi, industri, dan pelayanan publik tidak terganggu,” tegas Eddy Soeparno dikutip Senin (26/10/2026).

Eddy menggarisbawahi bahwa filosofi dari kebijakan energi nasional harus selalu bertumpu pada kemampuan dan kemandirian negara dalam memberikan jaminan ketersediaan pasokan bagi masyarakat luas dan dunia usaha. Ia menolak keras jika kekayaan alam justru dinikmati oleh negara lain, sementara industri di dalam negeri menjerit akibat krisis energi.

Lebih jauh, ia menjabarkan bahwa ketahanan energi bukan sekadar urusan ketersediaan angka komoditas di atas kertas, melainkan menyangkut nyawa keberlangsungan kegiatan ekonomi makro, daya saing industri padat karya, serta stabilitas keamanan nasional.

“Jangan sampai ketika terjadi gejolak energi global, industri kita menghadapi kekurangan bahan baku, pasokan listrik terganggu, atau biaya produksi meningkat karena kita tidak memiliki pasokan energi yang cukup. Sumber daya energi yang kita miliki harus mampu menopang kebutuhan nasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.

Eddy juga meyakini bahwa pemerintah telah berhitung secara cermat. Prioritas terhadap pemenuhan kebutuhan domestik diyakini telah dijalankan dengan perencanaan yang matang dan terukur.

Menurut Eddy, kepentingan nasional yang mendesak tidak seharusnya selalu dibenturkan dengan kepastian hukum dalam perdagangan internasional. Ia yakin bahwa instansi terkait telah melakukan penyesuaian kuota ekspor secara proporsional, diiringi dengan komunikasi diplomatik yang baik kepada mitra dagang negara tetangga, serta tetap menghormati klausa-klausa pengecualian dalam kontrak yang berlaku.

Eddy mendesak pemerintah agar menjadikan momentum krisis ini sebagai titik tolak untuk mempercepat pembangunan infrastruktur energi yang mandiri.

Baca Juga: PSI Dian Sandi Ungkap Jurus 'Pencocokan' Foto Ijazah Jokowi, Nilai Asli Meski Sumbernya Akun Anonim

“Ini momentum bagi kita untuk membangun sistem energi yang lebih tangguh melalui peningkatan produksi, diversifikasi sumber energi, pembangunan infrastruktur, dan percepatan transisi energi. Dengannya, Indonesia tidak mudah terdampak ketika terjadi gejolak geopolitik di kawasan mana pun,” pungkasnya.