Erdogan Copot Penasihatnya Usai Kritik Aturan Jilbab di Azerbaijan

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mencopot penasihat kepresidenannya, Oktay Saral, setelah kritik Saral terhadap pembatasan penggunaan jilbab di sekolah-sekolah Azerbaijan memicu ketegangan diplomatik antara Ankara dan Baku. Keputusan tersebut dikonfirmasi Saral pada Minggu (25/10/2026) dan diberitakan secara luas pada Senin (26/10/2026).

Saral menyatakan bahwa dirinya meninggalkan jabatan atas instruksi langsung Erdogan. Ia juga mengakui bahwa pernyataannya mengenai kebijakan Azerbaijan kemungkinan berkaitan dengan keputusan tersebut.

“Presiden kami mengangkat saya untuk posisi ini, dan saya mengundurkan diri atas instruksinya. Saya tidak menyimpan dendam kepada siapa pun,” ujar Saral dalam keterangannya.

Menurut laporan yang mengutip pernyataan Saral, ia menghormati keputusan presiden dan memahami bahwa kebijakan politik luar negeri harus mempertimbangkan hubungan bilateral Turki dengan Azerbaijan.

Perselisihan bermula dari penerapan aturan seragam sekolah baru di Azerbaijan pada September 2026. Ketentuan tersebut melarang penggunaan unsur pakaian tambahan yang dianggap melanggar standar seragam atau bertentangan dengan prinsip pendidikan sekuler.

Meskipun aturan itu tidak secara eksplisit menyebut jilbab, penerapannya dilaporkan menyebabkan sejumlah siswi yang mengenakan penutup kepala tidak diperbolehkan memasuki sekolah. Kebijakan tersebut memicu protes dan kritik dari sejumlah kalangan, termasuk tokoh politik Turki.

Pada 12 Oktober 2026, Saral menyampaikan kritik melalui akun media sosialnya. Ia menilai pembatasan tersebut tidak seharusnya menghalangi hak siswi Muslim untuk memperoleh pendidikan.

“Tidak dapat diterima jika hak pendidikan siswa yang mengenakan jilbab di Azerbaijan dihalangi!” tulis Saral dalam pernyataannya.

Ia juga mempertanyakan keputusan yang membuat siswi berjilbab harus meninggalkan sekolah dan mendesak pemerintah Azerbaijan segera meninjau kembali kebijakan tersebut.

Baca Juga: Mbappe Cetak 100 Gol untuk Real Madrid, tetapi Kemenangan atas Barcelona Lebih Berarti

Pernyataan Saral memicu respons dari Partai Azerbaijan Baru atau Yeni Azerbaijan Party (YAP), partai yang dipimpin Presiden Ilham Aliyev. Pada 13 Oktober, partai tersebut mengecam kritik dari Saral dan sejumlah anggota parlemen Turki yang berasal dari Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP).

YAP menilai pernyataan tersebut tidak bertanggung jawab dan berpotensi merusak hubungan persahabatan kedua negara. Partai itu juga menegaskan bahwa kebijakan pendidikan Azerbaijan merupakan urusan domestik yang harus dihormati negara lain.

Pemerintah Azerbaijan mempertahankan aturan tersebut dengan merujuk pada prinsip sekularisme, kesetaraan, dan ketentuan seragam sekolah. Di sisi lain, para pengkritik menilai penerapan aturan itu dapat membatasi kebebasan beragama dan hak pendidikan siswi Muslim.

Ketegangan kemudian berkembang menjadi persoalan diplomatik antara Turki dan Azerbaijan. Dalam laporan Eurasianet pada 26 Oktober 2026, pencopotan Saral dikaitkan dengan tekanan dari Baku agar Ankara mengambil tindakan terhadap kritik pejabat Turki mengenai kebijakan Azerbaijan.

Laporan Euronews berbahasa Turki pada 26 Oktober juga menyebut bahwa pemerintah Azerbaijan meminta Ankara mencopot Saral dari jabatannya. Namun, informasi mengenai permintaan tersebut merupakan laporan media dan tidak sama dengan pengumuman resmi bersama dari kedua pemerintah.

Saral sendiri mengonfirmasi bahwa pengunduran dirinya dilakukan atas instruksi Erdogan dan kemungkinan berkaitan dengan pernyataannya tentang Azerbaijan. Pernyataan itu menguatkan adanya hubungan antara polemik tersebut dan kepergiannya dari jabatan, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan seluruh rincian mengenai tekanan diplomatik di balik keputusan presiden.

Pencopotan Saral berlangsung ketika hubungan kedua negara menghadapi ketegangan akibat pernyataan sejumlah tokoh Turki mengenai kebijakan domestik Azerbaijan. Keputusan Erdogan dapat dipahami sebagai perkembangan penting dalam upaya meredakan perselisihan tersebut, meskipun pemerintah Turki belum secara terbuka menjelaskan seluruh pertimbangan di balik pencopotan itu.