Singgung Keamanan, Geger Alasan Prabowo Tuntut Penerbangan Umrah Tak Lagi Transit di Singapura

Kalangan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan masyarakat luas tengah dihebohkan oleh arahan terbaru dari Kementerian Haji dan Umrah. Pemerintah kini secara terbuka meminta agar penyelenggaraan perjalanan ibadah tidak lagi menggunakan opsi penerbangan yang mengharuskan jemaah transit di Malaysia dan Singapura.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak membeberkan alasan mendasar di balik kebijakan yang memantik perbincangan hangat ini. Terdapat dua pilar utama yang menjadi pertimbangan pemerintah: mitigasi risiko keamanan di tengah memanasnya eskalasi geopolitik internasional, serta instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga: PDIP Diam-diam Gunakan Taktik 'Belah Bambu' di Polemik Ijazah Gibran

Terkait isu keamanan, ia memastikan bahwa wilayah tertuju masih sangat kondusif untuk kegiatan peribadatan. Namun, pemilihan rute penerbangan langsung (direct flight) dinilai sebagai langkah preventif terbaik untuk meminimalisasi risiko perjalanan di tengah situasi global yang tidak menentu.

"Eskalasi Timur Tengah, Saudi baik-baik saja dalam konteks peribadatan umrah. Kemenlu juga sama, baik-baik saja. Sampai detik ini kegiatan umrah berjalan sebagaimana mestinya," ujar Dahnil dikutip Selasa (27/10/2026).

"Kami sebagai pihak yang mengelola haji dan umrah mengimbau jemaah memilih maskapai direct, bukan penerbangan transit. Lebih aman bisa direct ke Jeddah atau Madinah," tegasnya.

Lebih dari sekadar urusan keamanan, ia membongkar bahwa penghentian ketergantungan pada bandara hub negara tetangga adalah bagian dari doktrin kedaulatan ekonomi Presiden Prabowo. Selama ini, potensi perputaran uang dari sekitar 70.000 jemaah justru melayang ke kas negara tetangga akibat tingginya penggunaan maskapai asing yang mewajibkan transit.

"Presiden Prabowo ingin kedaulatan ekonomi, terkait umrah dan haji juga harus begitu. Direct aman dari sisi penerbangan dan menguatkan kedaulatan ekonomi," ungkap Dahnil.

Pemerintah sendiri telah mengumpulkan berbagai asosiasi penyelenggara haji untuk menyosialisasikan visi kedaulatan ekonomi tersebut, sekaligus berjanji akan turun tangan membantu menyelesaikan segudang persoalan teknis yang kerap membelit pihak biro perjalanan.

Salah satu fokus utama pemerintah adalah memfasilitasi kendala administratif yang selama ini menghambat hak-hak bisnis para penyelenggara umrah, terutama jika menyangkut maskapai.

"Banyak juga hak-hak mereka yang terhambat terkait refund. Kami akan asistensi," janji Dahnil.

Baca Juga: KPPG Bogor 'Full Berbenah': Usai Sanksi Tegas Oknum, Kini Sukses Ciptakan 100.000 Lapangan Kerja

Dengan perombakan tata kelola ini, pemerintah berharap ekosistem haji dan umrah dapat sepenuhnya mandiri. Maskapai Garuda Indonesia dan Lion Air didorong untuk agresif merebut pasar lokal, sementara pengelola bandara dituntut untuk menyajikan fasilitas terminal keberangkatan yang nyaman, tertib dan mampu bersaing dengan standar layanan bandara transit kelas dunia milik negara tetangga.