Gibran Ditantang Segera Buka Ijazah SMA: Polemik Ini Bisa Rusak Generasi Z

Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan. Analis sosial politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun mempertanyakan alasan Gibran belum menunjukkan bukti kelulusan SMA, meski mengklaim telah menyelesaikan pendidikan menengah sebelum melanjutkan studi hingga sarjana di Singapura.

Ubedilah menilai persoalan tersebut seharusnya bisa segera diakhiri jika bukti kelulusan yang dipertanyakan ditunjukkan secara terbuka. Ia pun menantang Gibran untuk membuktikan pernyataannya agar polemik yang selama ini menyita waktu dan energi tidak terus berlarut-larut.

"Kalau bahasanya mana mungkin saya menjadi sarjana kalau saya tidak punya ijazah SMA, artinya dia punya. Tolong nih siapa, Mas Gibran namanya, tunjukkanlah sekarang agar polemik yang menyita waktu dan energi ini berhenti. Pertanyaannya kenapa nggak menunjukkan gitu loh?" kata Ubedilah dalam tayangan YouTube Rakyat Bersuara, dikutip Selasa (27/10/2026).

Baca Juga: Pengamat: Prabowo Harus Tegas ke Jokowi Bahwa Kasus Gibran...

Menurut Ubedilah, perdebatan mengenai ijazah Gibran kini bukan hanya berkaitan dengan persoalan hukum, tetapi juga menyentuh aspek etik. 

Lebih jauh, Ubedilah mengingatkan bahwa persoalan ini dapat menjadi contoh bagi generasi penerus, khususnya Generasi Z. Ia menyoroti kemungkinan munculnya persepsi bahwa seseorang tetap bisa menduduki jabatan tertinggi negara meski bukti persyaratan pendidikannya dipersoalkan.

"Ini persoalan yang nanti dampaknya juga bagi generasi Z ini. Kalau sampai di dalam dokumen resmi negara di Mahkamah Konstitusi, di mana pertimbangan hukumnya tidak ditemukan bukti ijazah lalu dia tetap jadi wapres, lalu dia kemudian jadi presiden (misalnya), ini (akan menjadi) bangsa yang rusak menurut saya. Nggak punya standar yang beradab di dalam mengelola negara," ujarnya.

Baca Juga: Jokowi Disebut akan Melobi Ketum Partai agar Gibran Tak Dimakzulkan

Ia menambahkan, apabila seseorang benar-benar dapat menjadi wakil presiden tanpa memiliki ijazah, kondisi tersebut dinilainya menunjukkan persoalan serius dalam standar pengelolaan negara. Ubedilah juga khawatir situasi itu dapat memunculkan anggapan di kalangan anak muda bahwa dokumen pendidikan dan integritas bukan hal penting untuk menjadi pemimpin.

"Ini nanti akan menjadi referensi generasi Z, oh nggak apa-apa, nggak usah punya ijazah nggak usah, nanti bisa jadi wapres dan jadi presiden to. Apa mau teman-teman Gen Z dipimpin mereka yang tidak punya integritas itu?" imbuhnya.