Demo di DPRD DKI, Warga Jakarta Bersatu Minta Gratiskan Tiket Masuk Ancol

Warga yang mengatasnamakan diri sebagai Warga Jakarta Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (27/10/2026). Mereka mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggratiskan tiket masuk kawasan wisata Ancol bagi seluruh masyarakat Ibu Kota.

Juru Bicara Warga Jakarta Bersatu, Andi, mengatakan aksi tersebut merupakan tindak lanjut dari audiensi dengan Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota. Dalam pertemuan itu, pihaknya mendapat penjelasan bahwa terdapat persoalan peraturan daerah (perda) yang mengatur pemberian akses gratis ke Ancol bagi masyarakat umum.

“Jadi, kemarin kita sudah ke sana, terus mereka kan hasil dari pertemuan kita itu antara pihak Pemda, Pengelolaan Ancol sama kita, mereka bilang ada persoalan perda yang mengatur terkait tidak bisa masuknya masyarakat umum ke Ancol secara gratis,” kata Andi di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Andi mengatakan, DPRD DKI Jakarta telah menerima aspirasi mereka dan berjanji membahas tuntutan tersebut dalam rapat Komisi B. DPRD juga disebut akan mempertemukan pihak terkait, termasuk pengelola Ancol, gubernur, dan badan usaha milik daerah (BUMD), untuk membicarakan kemungkinan penerapan kebijakan tersebut.

Menurut Andi, biaya masuk Ancol masih menjadi beban bagi warga yang ingin berwisata bersama keluarga. Pengeluaran tidak hanya mencakup tiket masuk pengunjung, tetapi juga biaya parkir kendaraan.

Ia mencontohkan, tarif parkir sebesar Rp25.000 dan tiket masuk orang sebesar Rp25.000 membuat pengunjung yang membawa kendaraan pribadi perlu mengeluarkan sedikitnya Rp50.000 untuk satu orang.

“Bayangkan kalau misalkan buat parkirnya aja Rp25.000, belum lagi orangnya Rp25.000, kalau sendiri aja sudah ketahuan Rp50.000. Bagaimana kalau kita punya anak dua atau tiga, istri bisa berlima, kali Rp25.000 kan cukup lumayan,” katanya.

Baca Juga: Wakil Ketua DPD RI: Anies Baswedan Layak Jadi Pengganti Gibran

Lebih lanjut, Andi juga menyinggung janji politik Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terkait rencana menggratiskan akses masuk Ancol. “Pak Pramono kan pernah berjanji untuk menggratiskan Ancol terkait janji politiknya waktu itu,” tambahnya. 

Andi berharap pemerintah daerah dapat menyosialisasikan secara luas mekanisme akses gratis ke Ancol apabila program tersebut sudah tersedia. 

DPRD DKI Terima Aspirasi Masyarakat

Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Wa Ode Herlina, mengatakan pihaknya telah menerima aspirasi Warga Jakarta Bersatu. Ia memastikan tuntutan tersebut akan menjadi catatan untuk dibahas lebih lanjut di tingkat komisi.

Wa Ode menilai, pembangunan Jakarta sebagai kota modern perlu diimbangi dengan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat, terutama warga berpenghasilan rendah.

“Jakarta boleh modern, boleh apa, makin terus jaya, makin terus keren, tapi enggak boleh ninggalin warga, terutama warga wong cilik,” tutur Wa Ode.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penggratisan tiket masuk Ancol bagi seluruh warga Jakarta belum tentu dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Kemampuan anggaran daerah menjadi salah satu pertimbangan dalam merealisasikan kebijakan tersebut.

“Mungkin saja kalau APBD-nya cukup. Kalau sekarang sih, saya langsung ngomong tadi pasti enggak, kalau untuk sekarang sih saya maksudnya minta maaf mungkin belum bisa kita jembatani untuk itu karena kan kondisinya tahu semua lah ya, ini luar biasa sekali kondisi sekitar sekarang,” ujarnya.

Wa Ode mengatakan, DPRD tidak ingin memberikan janji yang belum dapat dipastikan pelaksanaannya. Kendati demikian, pihaknya akan berupaya menjembatani aspirasi masyarakat agar tetap memiliki kesempatan menikmati destinasi wisata di Jakarta.

Sebagai alternatif, ia menyebut masyarakat dapat mengajukan permohonan tiket gratis kepada pengelola Ancol melalui komunitas atau kelompok yang terorganisasi. Menurutnya, pengelola Ancol memiliki program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) yang dapat dimanfaatkan kelompok masyarakat tertentu.

Program tersebut, antara lain, dapat diajukan oleh kelompok duafa, fakir miskin, anak yatim piatu, serta sekolah dari kawasan padat penduduk dengan keterbatasan ekonomi.

Wa Ode menjelaskan, permohonan perlu disampaikan melalui surat dengan mencantumkan jumlah peserta, tanggal kunjungan, dan koordinator rombongan. Dengan begitu, pengajuan akses gratis melalui program CSR dapat tercatat dan dipertanggungjawabkan oleh pengelola.

“Jadi, misalnya bersurat kepada Ancol. Jadi kita tahu komunitasnya tuh yang mau ini berapa orang, tanggal berapa, siapa koordinatornya. Jadi jelas kan, terorganisir,” jelasnya.

Ia membenarkan bahwa masyarakat berpeluang memperoleh tiket masuk Ancol secara gratis melalui mekanisme tersebut. Namun, skema itu berbeda dengan tuntutan Warga Jakarta Bersatu yang menginginkan akses gratis bagi seluruh warga Jakarta.