Bansos Digital Ditargetkan Tembus 100 Juta Orang, Luhut Ungkap Jadwal Peluncurannya

Pemerintah menargetkan lebih dari 100 juta orang terdaftar dalam sistem bantuan sosial (bansos) digital berbasis Government Technology (GovTech) pada 10 November 2026. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan sistem tersebut direncanakan diluncurkan secara nasional oleh Presiden pada tanggal tersebut.

Target itu meningkat dari jumlah saat ini, yakni sekitar 60 juta orang yang telah terdaftar dan dinilai memenuhi kriteria untuk menerima bansos. Luhut menyampaikan perkembangan tersebut di kantor DEN, Jakarta Pusat, Selasa (27/10/2026).

"Sebenarnya kami usulkan pada presiden tanggal 10, akan di-roll out secara nasional. Karena per hari ini, sudah 60 juta yang terdaftar di dalam govtech itu, yang qualified untuk menerima bansos, dan kita harap nanti waktu roll out oleh Presiden tanggal 10 November itu sudah lebih 100 juta orang," kata Luhut.

Setelah peluncuran nasional, pemerintah menargetkan seluruh masyarakat yang memenuhi kriteria penerima bansos sudah terdata dalam sistem tersebut pada akhir 2026. Integrasi data ini diharapkan membantu pemerintah meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan sekaligus memperkuat transparansi.

Baca Juga: Suahasil Tegaskan Gaji PNS hingga Bansos Ditransfer Langsung

Salah satu teknologi yang akan dimanfaatkan adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Menurut Luhut, penggunaan teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mengontrol proses penyaluran agar bantuan tidak diberikan kepada masyarakat yang tidak berhak.

Sebaliknya, pemerintah juga ingin mencegah warga yang memenuhi kriteria justru terlewat dari penerimaan bantuan. Dengan sistem digital tersebut, pemerintah berharap penyaluran bansos maupun transfer tunai dapat berlangsung lebih tepat sasaran.

"Tapi yang saya menarik sebenarnya adalah penggunaan teknologi, AI, untuk tadi mengontrol ini semua. Saya kira presiden sudah melakukan loncatan untuk ini, dan bawa keadilan," ujarnya.

Luhut menilai pemanfaatan teknologi dapat mendukung upaya pemerintah mewujudkan keadilan dalam penyaluran bantuan. Namun, target lebih dari 100 juta orang pada 10 November 2026 masih merupakan sasaran pendataan yang disampaikan pemerintah, bukan pernyataan bahwa seluruh orang yang masuk sistem otomatis akan menerima bantuan.