Gibran Turun ke TPI Cilacap, Guru Besar Unsoed Dorong Kolaborasi Pusat hingga BUMN

Guru Besar Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Prof. Icuk Rangga Bawono, mengingatkan pemerintah agar menindaklanjuti kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke nelayan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dengan langkah konkret. Sejumlah persoalan yang membutuhkan penyelesaian mencakup keterbatasan kuota dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) untuk melaut hingga pendangkalan alur Sungai Kaliyasa.

Icuk menilai kunjungan langsung Wapres dapat menjadi langkah awal untuk memahami kebutuhan masyarakat pesisir. Namun, efektivitas pendekatan tersebut bergantung pada tindak lanjut melalui kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), dan masyarakat.

“Kami memandang bahwa pendekatan tersebut cukup baik apabila ditindaklanjuti dengan implementasi yang bisa dikerjasamakan dengan stakeholder terkait,” ujar Icuk.

Sebelumnya, Gibran melakukan kunjungan kerja ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tegalkatilayu, Cilacap, pada Senin (26/10/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia berdialog dengan nelayan yang menyampaikan kendala operasional, terutama terkait ketersediaan BBM untuk melaut dan kondisi alur pelayaran.

Nelayan mengeluhkan keterbatasan kuota serta distribusi BBM yang memengaruhi aktivitas penangkapan ikan. Selain itu, pendangkalan alur Sungai Kaliyasa dinilai menghambat pergerakan kapal perikanan.

Gibran kemudian meninjau kondisi alur Sungai Kaliyasa dan kawasan dermaga Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap untuk melihat langsung persoalan yang disampaikan masyarakat.

Icuk menilai penyelesaian persoalan nelayan membutuhkan koordinasi lintas sektor, terutama karena kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan menghadapi keterbatasan ruang fiskal di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.

Kondisi tersebut dapat menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur dan mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Karena itu, menurut Icuk, penyelesaian masalah tidak cukup hanya mengandalkan anggaran pemerintah kabupaten.

“Tidak hanya berhenti sampai dengan mendengar langsung persoalan nelayan dan masyarakat di Kabupaten Cilacap, tapi harus ada implementasinya. Tindak lanjutnya seperti apa, kerja sama apa yang bisa digalang dengan masyarakat sehingga bisa mempercepat penyelesaian persoalan ekonomi masyarakat,” jelasnya.

Ia menilai keterlibatan kementerian dan BUMN dalam kunjungan Wapres dapat membuka peluang kerja sama untuk mempercepat penanganan masalah di daerah. Meski demikian, bentuk dukungan dan program yang akan dijalankan perlu disesuaikan dengan kebutuhan serta kewenangan masing-masing pihak.

Lebih lanjut, Icuk mendorong Pemerintah Kabupaten Cilacap menyusun pemetaan persoalan prioritas masyarakat, khususnya kebutuhan sektor perikanan. Pemetaan tersebut dapat menjadi dasar untuk menghubungkan program pemerintah pusat, dukungan BUMN, dan kajian perguruan tinggi.

Menurut dia, kolaborasi lintas sektor diperlukan agar penyelesaian masalah tidak berjalan secara parsial, melainkan berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat.

“Oleh karena itu, harapannya dengan adanya kunjungan Wapres bersama stakeholder itu bisa mengatasi permasalahan dan mempercepat penyelesaian permasalahan di daerah,” katanya.

Persoalan BBM dan pendangkalan alur sungai memiliki kaitan langsung dengan kelancaran aktivitas nelayan. Ketersediaan bahan bakar memengaruhi kemampuan nelayan menjalankan kegiatan melaut, sedangkan kondisi alur pelayaran berkaitan dengan akses kapal menuju kawasan perikanan.

Dengan demikian, tindak lanjut kunjungan Wapres menjadi penting untuk memastikan aspirasi nelayan diterjemahkan menjadi program yang terukur. Bagi masyarakat pesisir Cilacap, keberhasilan penanganan persoalan tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran kegiatan perikanan dan mempercepat penyelesaian hambatan ekonomi yang mereka hadapi.