Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengusulkan penerapan work from home (WFH) dan work from anywhere (WFA) pada sejumlah tanggal menjelang dan setelah libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan perjalanan masyarakat selama periode liburan.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengatakan usulan tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
"Ada usulan juga ya dari forum tadi untuk pelaksanaan WFH untuk tanggal-tanggal tertentu yang sudah kita catat nanti pada saat rapat koordinasi di Kemenko PMK, ini akan diusulkan untuk dijadikan WFH atau work from anywhere," kata Aan dalam konferensi pers Persiapan Masa Angkutan Nataru 2026/2027 di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Selasa (27/10/2026).
Dalam skema awal yang diusulkan, WFH atau WFA akan diberlakukan pada 21 dan 22 Desember 2026, kemudian dilanjutkan pada 4 Januari 2027. Tanggal-tanggal tersebut dipilih untuk mengantisipasi lonjakan perjalanan sebelum dan sesudah puncak arus mudik maupun arus balik.
Kemenhub memperkirakan puncak arus mudik Nataru terjadi pada 23 Desember 2026, sedangkan puncak arus balik diprediksi berlangsung pada 3 Januari 2027. Perkiraan ini didasarkan pada analisis data historis pergerakan masyarakat dari Badan Kebijakan Transportasi (BKT), masukan badan usaha jalan tol (BUJT), serta asosiasi transportasi.
"Tadi usulannya tanggal 21-22 di awal ya, kemudian tanggal 4 di akhir dan seterusnya begitulah," ujar Aan.
Selain mengusulkan WFH, pemerintah juga menyiapkan pengaturan lalu lintas untuk menghadapi lonjakan kendaraan selama libur akhir tahun. Kemenhub bersama kepolisian dan pengelola jalan tol tengah membahas penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang akan mengatur rekayasa lalu lintas, pembatasan angkutan logistik, serta penyiapan jalur dan pelabuhan alternatif.
Baca Juga: Program Mudik Gratis Nataru 2026/2027 Sasar 10 Kota, Catat Tanggalnya!
"Untuk detailnya kita sedang bicarakan untuk SKB, yang jelas ada pembatasan nanti ya, kemudian ada rekayasa yang akan dilaksanakan sesuai dengan situasi, dan ada penentuan beberapa pelabuhan atau dermaga penyeberangan alternatif terutama Ketapang-Gilimanuk," terang Aan.
Hingga kini, jadwal WFH tersebut masih berupa usulan dan belum menjadi kebijakan final. Pembahasan lanjutan di tingkat pemerintah akan menentukan apakah skema tersebut diterapkan untuk membantu mengurai kepadatan selama Nataru 2026/2027.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Christian Andy
Editor: Christian Andy