Soal Polemik Ijazah Gibran, Tokoh Intelijen ke Prabowo: Jangan Takut, Purnawirawan di Belakang Anda

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan polemik ijazahnya terus menjadi perhatian menyusul belum adanya kejelasan mengenai dokumen pendidikan politikus muda itu. Terbaru, polemik tersebut menjadi perhatian dari kalangan purnawirawan militer.

Mantan Direktur Intelijen Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Brigjen TNI (Purn.) Poernomo secara terbuka meminta presiden untuk mengambil langkah berani dan tidak gentar dalam merespons krisis legitimasi yang tengah mendera orang nomor dua di republik ini.

Baca Juga: Anggaran Bakom Prabowo Meroket 7.600%, PDIP: Rakyat Disuruh Berhemat, Tapi Jika Urusan Pencitraan...

Poernomo menyoroti pola krisis yang saat ini bergulir dan membandingkannya dengan preseden di masa lalu. Prabowo menurutnya tidak boleh membiarkan polemik ijazah wapres berlarut-larut hingga menguras energi bangsa, persis seperti skandal serupa yang pernah membelit Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

“Karena saya melihat ada modus yang sama. Kalau zaman sebelumnya, setahun lebih berputar-putar,” ungkap Poernomo dikutip Rabu (28/10/2026).

Poernomo juga menagih komitmen kampanye presiden yang berjanji akan selalu berdiri di pihak rakyat. Ia memberikan garansi penuh bahwa jika kepala negara berani mengambil keputusan konstitusional yang objektif demi penegakan etika bernegara, barisan purnawirawan militer dan masyarakat luas akan menjadi benteng pertahanan utamanya.

“Jadi, enggak usah takut selama itu pro kepada rakyat. Maka, rakyat, purnawirawan, semua ada di belakang Prabowo. Jangan ketakutan, enggak usah takut,” tuturnya

Adapun Poernomo turut membunyikan alarm bahaya bagi keamanan nasional. Ia memprediksi bahwa jika pemerintah terus-menerus menutup mata dan membiarkan krisis ini menggantung tanpa kepastian hukum, ancaman pecahnya konflik horizontal di tengah masyarakat tidak akan bisa dihindari. Situasi instabilitas inilah yang menurutnya sangat rawan ditunggangi oleh kelompok oligarki rakus maupun kekuatan asing yang bertujuan memicu disintegrasi bangsa.

Guna mencegah skenario terburuk tersebut, ia mendorong para tokoh agama, khususnya para kiai, untuk turun tangan memberikan masukan dan pencerahan kepada Presiden Prabowo. Di akhir pernyataannya, ia menegaskan bahwa suara lantang dari para purnawirawan ini bukanlah bentuk perlawanan, melainkan kepedulian patriotik.

“Kita memberikan kritik kepada presiden yang sifatnya untuk membangun, memperbaiki, bukan menghancurkan. Karena kami bukan oposisi, tapi kami anak bangsa yang ingin negaranya aman-aman saja,” tandasnya.

Adapun Politikus Partai Gerindra, Azis Subekti menegaskan presiden tidak memiliki kewenangan sepihak untuk memberhentikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Azis mengingatkan desakan politik agar wapres diberhentikan tidak boleh diperlakukan sebagai kewajiban konstitusional yang harus dijalankan Prabowo. Menurut dia, pemberhentian presiden maupun wakil presiden telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Presiden tidak mempunyai kewenangan memberhentikan wakil presiden secara sepihak," kata Azis.

Ia menilai persoalan pemberhentian wakil presiden harus ditempatkan dalam kerangka hukum dan konstitusi, bukan semata-mata mengikuti tuntutan politik.

Baca Juga: Di Balik Panas Indonesia-Singapura: Operasi Alihkan Kemarahan Rakyat dari Prabowo ke Tetangga?

"Presiden tidak dapat dibebani kesalahan konstitusional semata-mata karena belum mengikuti kehendak mereka," tegasnya.