Prabowo Pernah Janji Indonesia Keluar dari Board of Peace jika Tak Bermanfaat bagi Palestina

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan Indonesia akan keluar dari Board of Peace (BoP) apabila keterlibatan negara tersebut tidak memberikan manfaat bagi Palestina.

Pernyataan yang disampaikan melalui Kantor Presiden itu kembali menjadi sorotan di tengah kritik terhadap badan bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tersebut.

Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk hak asasi manusia di wilayah Palestina, Francesca Albanese, meminta Indonesia mempertimbangkan kembali keterlibatannya dalam BoP. Ia menilai keikutsertaan Indonesia berisiko mengganggu hubungan dekat Indonesia dengan Palestina.

“Saya memahami niat baik (Indonesia). Saya tetap berpikir bahwa ini sangat berbahaya karena berisiko menormalisasi mekanisme yang sangat tidak normal,” kata Albanese dalam wawancara dengan Reuters di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Albanese menilai BoP dibentuk dengan pengaruh besar Amerika Serikat dan Israel, sementara keterwakilan Palestina belum memadai.

Menurut dia, sejumlah pejabat Palestina yang terlibat dalam struktur pemerintahan sementara Gaza belum cukup untuk memastikan rakyat Palestina memiliki suara yang memadai dalam menentukan masa depan mereka.

Ia juga berpandangan bahwa Israel tidak seharusnya memiliki peran dalam menentukan masa depan rakyat Palestina. Karena itu, Albanese merekomendasikan Indonesia mempertimbangkan alternatif lain, termasuk bergabung dengan Hague Group, kelompok negara yang mendorong penegakan hukum dan proses internasional terkait tindakan Israel.

Kritik terhadap BoP juga datang dari sejumlah kelompok di Indonesia. Mereka mempertanyakan keputusan Indonesia bersedia bergabung dengan badan yang juga memiliki Israel sebagai anggota, sementara pemerintah selama ini mendukung solusi dua negara dan berulang kali mengecam kekerasan Israel.

Di sisi lain, pihak BoP membantah anggapan bahwa Palestina dikesampingkan. Seorang pejabat badan tersebut menyatakan kepemimpinan dan kepemilikan Palestina tetap menjadi bagian utama proses.

Baca Juga: Prabowo Terima Sekjen PBB di Hambalang, Apa yang Dibahas?

Pemerintahan sipil dan upaya pemulihan Gaza, menurut pejabat itu, dipimpin National Committee for the Administration of Gaza (NCAG), yang terdiri dari para profesional Palestina dari Gaza dan dipimpin mantan pejabat Otoritas Palestina, Ali Shaath.

Perdebatan mengenai BoP berlangsung ketika rencana Trump untuk Gaza menghadapi hambatan. Upaya untuk melucuti Hamas dan memastikan penarikan pasukan Israel disebut mengalami kebuntuan, sementara pasukan Israel masih melakukan serangan hampir setiap hari di Gaza, menurut laporan yang dirujuk dalam bahan berita.

Gencatan senjata pada 2025 menghasilkan pembebasan sandera yang masih ditahan Hamas serta ratusan tahanan dan narapidana Palestina. Namun, perkembangan tersebut belum mengatasi seluruh hambatan terkait penarikan pasukan Israel dan pelucutan senjata Hamas.

Adapun Trump mengumumkan pembentukan BoP pada Januari sebagai badan baru untuk menangani konflik global yang selama ini umumnya ditangani PBB. Indonesia sebelumnya menyatakan akan menjadi anggota badan tersebut dan berkomitmen mengirim pasukan ke Gaza sebagai bagian dari pasukan stabilisasi internasional.

Kementerian Luar Negeri Indonesia pada Kamis (22/10/2026) menyatakan pembahasan mengenai keterlibatan Indonesia dalam BoP masih ditangguhkan. Pernyataan itu mengulang posisi Indonesia sebelumnya dan tidak menyatakan bahwa pemerintah telah memutuskan keluar dari badan tersebut.