Wujudkan Transformasi Ekonomi, Indonesia - ILO Gulirkan Program Pekerjaan Layak Nasional 2026–2030

Pemerintah Indonesia, organisasi pengusaha dan pekerja, bersama dengan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menggulirkan Program Pekerjaan Layak Nasional atau Decent Work Country Programme (DWCP) Indonesia 2026–2030.

Program ini menjadi kerangka bersama untuk memastikan transformasi ekonomi Indonesia dapat diwujudkan menjadi pekerjaan layak dan kesejahteraan yang dapat dirasakan secara lebih luas.

Peluncuran ini dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, jajaran pejabat senior Kementerian Ketenagakerjaan, Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani dan para pimpinan konfederasi pekerja, serta perwakilan senior dari kementerian terkait.

Penandatanganan DWCP 2026–2030 yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda juga menegaskan semangat kebersamaan dan kolaborasi dalam membangun masa depan dunia kerja Indonesia yang lebih produktif, inklusif dan berkeadilan.

Melanjutkan berbagai capaian dan pembelajaran dari program periode 2020–2025, DWCP yang baru merespons perubahan dunia kerja yang berlangsung pesat, termasuk perkembangan kecerdasan buatan dan digitalisasi, transisi iklim dan energi, perubahan demografi, perkembangan rantai pasok global serta munculnya berbagai bentuk pekerjaan baru.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan agenda ketenagakerjaan Indonesia bukan hanya menciptakan lebih banyak lapangan kerja, tetapi juga meningkatkan kualitas pekerjaan. Hal ini membutuhkan keterpaduan antara pengembangan kompetensi, peningkatan produktivitas, perluasan kesempatan kerja dan perlindungan pekerja.

"Melalui Program Pekerjaan Layak Nasional 2026–2030, pemerintah, pengusaha dan pekerja berkomitmen untuk menerjemahkan agenda tersebut menjadi hasil yang nyata dan terukur,” ujar Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Kamis (29/10/2026)

Menurutnya, Indonesia tengah memasuki periode transformasi yang penting. Digitalisasi, kecerdasan buatan dan transisi menuju ekonomi yang lebih hijau dapat membuka peluang besar bagi peningkatan produktivitas, pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.

Namun, ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah sejauh mana peluang tersebut dapat diwujudkan menjadi pekerjaan yang lebih baik dan lebih inklusif,” ujar Simrin Singh, Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste.

“Program Pekerjaan Layak Nasional 2026–2030 merupakan komitmen bersama untuk mewujudkan hal tersebut. Dengan mempertemukan pemerintah, pengusaha dan pekerja, kita dapat memperkuat institusi yang membantu pekerja dan dunia usaha menghadapi perubahan, memperluas peluang bagi mereka yang masih berada di luar jangkauan pasar kerja, serta memastikan transformasi Indonesia tidak meninggalkan siapa pun.” jelasnya

Dikembangkan melalui konsultasi tripartit yang ekstensif selama paruh pertama 2026, DWCP menetapkan tiga prioritas strategis yang saling memperkuat diantaranya; dialog sosial yang transformatif dan terlembaga, dengan memperkuat kelembagaan tripartit, penetapan upah berbasis bukti dan perundingan bersama, serta memanfaatkan dialog sosial untuk menghadapi perkembangan kecerdasan buatan dan digitalisasi, transisi iklim dan energi, restrukturisasi serta praktik bisnis yang bertanggung jawab.

Pekerjaan dan kewirausahaan yang produktif dan inklusif, dengan mendorong pendekatan ketenagakerjaan dan keterampilan berbasis sektor, memperluas akses menuju pekerjaan layak bagi kelompok rentan, mendukung kewirausahaan berkelanjutan dan peningkatan kapasitas UMKM, serta memperkuat tata kelola dan sistem data pasar kerja.

Perlindungan sosial yang universal dan adaptif untuk mengurangi kerentanan, dengan memperkuat perlindungan bagi pekerja migran, pekerja informal, pekerja platform, dan pekerja rumah tangga; meningkatkan pengawasan ketenagakerjaan serta keselamatan dan kesehatan kerja; mendorong penghapusan pekerja anak; dan memperluas perlindungan sosial.

Dari lebih banyak pekerjaan menuju pekerjaan yang lebih baik Indonesia telah mencatat kemajuan ekonomi dan ketenagakerjaan yang signifikan, namun sejumlah tantangan penting masih perlu diatasi.

Tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 4,74 persen pada Agustus 2025, sementara tingkat pengangguran kaum muda mencapai 16,8 persen dan 20,31 persen kaum muda tidak berada dalam pekerjaan, pendidikan, maupun pelatihan.

Kesenjangan gender juga masih menjadi tantangan. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan tercatat sebesar 56,63 persen, dibandingkan dengan 84,40 persen untuk laki-laki, sementara rata-rata upah perempuan hanya sebesar 76 persen dari rata-rata upah laki-laki.

Tingginya tingkat informalitas menjadi tantangan lainnya. Sekitar 57,8 persen pekerja, atau sekitar 85,35 juta orang, bekerja di sektor informal, di mana pekerja pada umumnya memiliki perlindungan ketenagakerjaan dan sosial yang lebih terbatas.

Karena itu, DWCP baru mengakui bahwa tantangan ketenagakerjaan Indonesia bukan hanya menciptakan lebih banyak lapangan kerja, tetapi juga memastikan pekerjaan tersebut produktif, formal, inklusif, aman dan memiliki perlindungan yang memadai.

Baca Juga: Dedi Mulyadi: Walkot Bekasi Harus Buat Lowongan Kerja Online Tiap Pekan

DWCP selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, serta mendukung upaya nasional untuk mengurangi ketimpangan, memperkuat sumber daya manusia dan menciptakan pekerjaan yang produktif dan berkelanjutan.

Program ini juga mendukung Peta Jalan Ekonomi Perawatan Indonesia 2025–2045. Estimasi yang dikutip dalam DWCP menunjukkan bahwa investasi pada layanan pengasuhan anak universal dan perawatan jangka panjang berpotensi menciptakan hampir 10,4 juta lapangan kerja pada 2035.

Dengan berlandaskan pembelajaran dari program sebelumnya, DWCP memberikan penekanan lebih besar pada kepemilikan nasional, penguatan kelembagaan tripartit dan keberlanjutan. Dikembangkan melalui konsultasi yang ekstensif antara Pemerintah, organisasi pengusaha dan pekerja serta ILO, program ini menjadi kerangka bersama untuk memajukan pekerjaan layak di Indonesia selama lima tahun ke depan.