Gibran Disebut Mustahil Lengser: Dia Sudah Lulus S1 Secara Sah

Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat tanggapan dari pegiat media sosial Hasyim Muhammad. Ia meyakini upaya untuk melengserkan putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut tidak akan membuahkan hasil. 

Melalui akun X miliknya, Hasyim menyindir pihak-pihak yang menganggap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya menjadi jalan untuk menjatuhkan Gibran dari kursi wakil presiden. 

"Banyak yang mengira hasil MK kemarin berujung ke pelengseran Gibran. Mereka tertawa seakan Gibran sudah berhasil mereka turunkan," tulisnya di akun X, dikutip Sabtu (31/10/2026). 

Baca Juga: Nasib Gibran Tak Selamat di MA, PDIP: Kebenaran akan Mencari Jalannya Sendiri

Hasyim bahkan mengaitkan situasi tersebut dengan berbagai upaya politik yang menurutnya pernah diarahkan kepada Jokowi sejak 2014. Ia menilai harapan untuk menjatuhkan Gibran saat ini tidak jauh berbeda dengan ekspektasi serupa yang sebelumnya ditujukan kepada sang ayah.

"Sejak 2014 tawa itu sudah sering kita dengar untuk Jokowi, seakan-akan bisa menurunkan Jokowi. Padahal, itulah mimpi basah terpanjang dalam sejarah. Dan seperti biasa, pada akhirnya mereka akan menelan kekecewaan lagi," ujarnya.

Ia mengakui putusan MK masih membuka ruang bagi persoalan tersebut untuk berlanjut ke forum pembuktian berikutnya. Namun, Hasyim berpendapat bahwa substansi riwayat pendidikan Gibran akan menjadi faktor penentu dalam perdebatan tersebut.

"Bahwa Gibran sudah lulus S1 secara sah, itu tak terbantahkan. Lembaga yang mengeluarkan ijazah Gibran masih ada. Dan bisa dibuktikan. Kenapa pihak Gibran mendaftar pakai Suket saat itu? Ya karena surat keterangan sudah cukup untuk saat itu. Bukan cuma Gibran yang mendaftar memakai Suket untuk daftar calon kepala daerah," terangnya.

Hasyim kemudian menyoroti alasan Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) serta KPU menerbitkan surat keterangan dan meloloskan pencalonan Gibran. Menurutnya, keputusan tersebut didasarkan pada pengetahuan bahwa Gibran telah menempuh pendidikan hingga jenjang S1.

Baca Juga: Politisi PSI: Gibran Muncul sebagai Wapres Karena Tuntutan Zaman

Ia juga menjelaskan bahwa penggunaan surat keterangan dalam proses pendaftaran bukan berarti Gibran tidak memenuhi persyaratan pendidikan. Hasyim berpendapat, dokumen tersebut hanya diperlukan untuk menerangkan bahwa tingkat pendidikan Gibran sudah melampaui batas minimal yang disyaratkan.

"Gibran yang tidak ingin mencantumkan gelar akademik di kertas suara (seperti halnya Prabowo), memang hanya perlu surat keterangan sederhana untuk menjelaskan bahwa dia SUDAH melebihi syarat yang ditentukan, yaitu pendidikan paling rendah lulus SMA," lanjutnya.

Di akhir pernyataannya, Hasyim kembali menegaskan keyakinannya bahwa polemik ijazah tersebut tidak akan berujung pada pelengseran Gibran. 

"Pada akhirnya, impian mereka bisa melengserkan Gibran tentu tidak akan terwujud. Dan mereka yang tertawa-tawa saat ini akan terbangun dari mimpi dan sadar mereka cuma mimpi basah, yang itu sudah mereka alami sejak 2014," tutupnya.

Dalam perkembangan terbaru, Mahkamah Agung (MA) menyatakan surat keterangan atau Suket penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai syarat pencalonannya di Pilpres 2024 tidak sah.

Amar putusan tersebut dibacakan, Jumat (30/10) dan dikonfirmasi HM Subhan selaku penggugat dalam perkara tersebut lewat nomor putusan kasasi 742 K/TUN/2026.

Dalam perkara itu, Subhan mengajukan tiga petitum, yakni meminta gugatan dikabulkan untuk seluruhnya, surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran dinyatakan tidak sah, dan meminta dokumen tersebut ditarik dari pihak yang pemegang, yakni Dirjen Pendidikan Umum dan Khusus Kemendikdasmen.

Putusan MA ini kemudian disampaikan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana di akun media sosialnya.

"Gugatan Pak Subhan untuk Kasasi pembatalan Suket Penyetaraan Pendidikan Gibran diputuskan KABUL. Artinya Mahkamah Agung Sejalan dengan Putusan MK, bahwa Gibran BETUL-BETUL tidak memenuhi syarat pendidikan. Setelah MK dan MA menegaskan syarat pendidikan tidak dipenuhi Gibran, maka hanya ada satu pilihan buat Gibran: MUNDUR!" ungkapnya.