Bongkar Motif Tersembunyi! Loyalis Jokowi Sebut Kritik ke Gibran Cuma Ajang Balas Dendam Politik

Loyalis Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Dede Budhyarto, melontarkan sindiran politik di tengah polemik surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Melalui tulisan berjudul “Cerita Pagi”, Dede mengisahkan perjalanan politik seseorang yang pernah menjadi ketua tim pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang kalah dari Jokowi.

Dalam narasinya, Dede menyinggung sosok tersebut yang disebut hampir menjadi calon wakil presiden pendamping Jokowi. Namun, menjelang keputusan akhir, posisi itu justru diberikan kepada figur lain.

Dede melanjutkan kisahnya dengan menyebut sosok tersebut kemudian diangkat menjadi menteri oleh Jokowi. Lima tahun berselang, orang yang sama kembali maju sebagai calon wakil presiden, tetapi harus menerima kekalahan dari putra Jokowi.

Dari rangkaian cerita tersebut, Dede menyindir kemungkinan adanya dendam politik yang berkaitan dengan kritik terhadap Gibran.

“Kini, mungkin dendam itu dilampiaskan kepada anak-nya tersebut melalui kepakarannya,” tulis Dede.

Ia juga menyindir sosok yang disebutnya sebagai pakar hukum karena terus mempersoalkan berbagai hal terkait Gibran. Namun, Dede tidak menyebut nama orang yang dimaksud secara langsung dalam tulisannya.

Unggahan itu ditutup dengan nama pengarang satir, “Mat Petot, Wakil Kepala Desa Negeri Khayalan”.

Sindiran Dede mengaitkan polemik hukum Gibran dengan persaingan politik pada masa lalu. Meski demikian, dugaan mengenai motif pribadi tersebut merupakan penilaian Dede dan bukan bukti bahwa kritik hukum terhadap Gibran didasari kepentingan pribadi.

Baca Juga: MA Batalkan Konferensi Pers Putusan Suket Gibran, Ada Apa?

Di sisi lain, Mahfud secara terbuka membedakan persoalan hukum terkait surat keterangan pendidikan Gibran dari keputusan politik mengenai kelanjutan jabatannya sebagai Wakil Presiden.

Dengan demikian, polemik ini mencakup dua persoalan berbeda, yakni konsekuensi hukum putusan MA terhadap dokumen penyetaraan pendidikan Gibran dan kemungkinan langkah politik terkait posisinya sebagai Wakil Presiden.