Mahfud MD Ungkap Hubungan Rumit Prabowo, Listyo Sigit, dan Jokowi

Penetapan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI kembali mengingatkan pada proses pencopotannya dari jabatan Kapolri pada 1 Oktober 2026.

Sebelumnya, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap bahwa Presiden Prabowo Subianto setidaknya empat kali mencoba mengganti Listyo Sigit. Namun, rencana tersebut beberapa kali disebut gagal terlaksana karena dinamika politik, termasuk dugaan intervensi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa (3/11/2026) malam, Bareskrim Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden, pejabat negara, dan sejumlah tokoh politik.

Ketiganya berinisial LSP, ASN, dan EHA. LSP disebut sebagai Listyo Sigit Prabowo, sedangkan dua tersangka lainnya adalah Irjen Pol Ahrie Sonta dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

Mahfud sebelumnya menilai pergantian Listyo dari posisi Kapolri merupakan bagian dari upaya Prabowo menegaskan kemandiriannya sebagai pemimpin.

"Saya juga cukup memahami bahwa langkah reshuffle mengganti Kapolri dan Pak Pratikno dari kabinet ini dianggap sebagai bagian penting dari upaya Prabowo menegaskan sikapnya sebagai seorang pemimpin yang mandiri," kata Mahfud dalam podcast Terus Terang bersama Rizal Mustary, Rabu (7/10/2026).

Mahfud mengungkapkan, salah satu rencana pergantian Listyo sempat menguat menjelang Oktober 2026. Namun, situasi berubah setelah Jokowi bersama Iriana mengunjungi kediaman Prabowo di Kertanegara menjelang Hari ABRI pada 5 Oktober.

"Begitu setahun, pada bulan Oktober akan diumumkan isunya. Tapi tiba-tiba Pak Jokowi datang ke rumah Kertanegara bersama Bu Iriana menjelang Hari ABRI 5 Oktober," ungkap Mahfud.

Menurut Mahfud, setelah kunjungan tersebut, pemberitaan mengenai rencana pergantian Listyo Sigit menghilang.

"Ada momentum itu kan terberitakan. Nah, habis itu hilang lagi berita tentang (pergantian) Listyo ini. Analisis yang muncul, Pak Jokowi yang tidak setuju," ujarnya.

Mahfud juga menyebut penundaan pergantian Kapolri terjadi beberapa kali. Salah satu momen lainnya berlangsung ketika Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendadak menemui Prabowo pada Juni.

Baca Juga: Listyo Sigit Sempat ke Jogja Sebelum Ditahan Mabes Polri Perkara Penyadapan Presiden Prabowo

Rentetan kegagalan tersebut, menurut Mahfud, membuat Prabowo memilih strategi lebih tertutup agar rencana pergantian tidak kembali gagal.

Strategi itu akhirnya berujung pada pengangkatan Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Listyo Sigit pada 1 Oktober 2026.

Mahfud menilai pengumuman mendadak tersebut merupakan cara untuk memastikan proses pergantian berjalan tanpa kembali terganggu oleh dinamika politik sebelumnya.