Ngeri-Ngeri Sadap? Siapa di Atas Listyo?

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh berpotensi menimbulkan implikasi politik di internal maupun eksternal Polri.

Menurut Jamiluddin, dugaan penyadapan yang menyasar tokoh politik, media, organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha dapat memicu kecurigaan di antara berbagai kelompok.

Dalam jangka pendek, ia memperkirakan peristiwa tersebut berpotensi mengganggu situasi kondusif di internal Polri. Kecurigaan antarkelompok dinilai dapat melemahkan soliditas institusi.

"Kelompok satu akan curiga kepada kelompok lainnya. Kecurigaan antarkelompok ini dapat memperlemah soliditas di internal Polri,” kata Jamiluddin kepada WARTA EKONOMI.

Ia mengingatkan, apabila persoalan tersebut tidak segera ditangani, kondisi internal Polri berpotensi terpecah menjadi sejumlah faksi yang dapat merusak kekompakan institusi.

Jamiluddin juga menyoroti kemungkinan munculnya kecurigaan di kalangan elite politik. Menurutnya, para elite dari berbagai partai politik berpotensi saling mencurigai terkait dugaan keterlibatan dalam kasus penyadapan tersebut.

Situasi itu, kata dia, dapat berdampak terhadap komunikasi politik antarpartai. Bahkan, kecurigaan yang berkembang dinilai berpotensi mengganggu stabilitas politik nasional.

Meski demikian, Jamiluddin memperkirakan kondisi politik dalam negeri dalam jangka panjang relatif dapat kembali kondusif dan stabil.

Ia menilai, pihak-pihak yang diduga melakukan gerakan perlawanan secara senyap dengan tujuan tertentu berpotensi menjadikan situasi tersebut sebagai sarana untuk melakukan tawar-menawar kekuasaan politik dengan Presiden Prabowo.

Jamiluddin juga membuka kemungkinan adanya kelompok yang berafiliasi dengan sosok tertentu yang masih memiliki pengaruh politik. Namun, menurutnya, arah perkembangan politik saat ini berada di tangan Presiden Prabowo.

Jamiluddin Minta Prabowo Tegas Ungkap Aktor Penyadapan

Jamiluddin menilai langkah Presiden Prabowo dalam menyelesaikan kasus dugaan penyadapan ilegal akan menentukan kecepatan pemulihan kondusivitas politik nasional.

Menurutnya, ketegasan Presiden dalam menyelesaikan persoalan tersebut dapat mempercepat pemulihan stabilitas politik. Sebaliknya, jika penyelesaian dilakukan dengan pendekatan tarik-ulur, kondisi politik nasional berpotensi membutuhkan waktu lebih lama untuk kembali kondusif.

"Jadi, agar kondusivitas politik cepat pulih, maka Prabowo perlu tegas terhadap aktor di balik penyadapan ilegal tersebut. Untuk itu, Polri perlu segera mengungkap aktor penyadapan tersebut,” ujarnya.