Sikap Jokowi Disoroti, Lebih Tenang Jawab Soal Ijazah Daripada Ditanya Soal Penyadapan ke Prabowo

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi sorotan karena dinilai secara sadar memilih medan pertempuran publiknya sendiri di tengah sorotan publik terhadap dugaan hubungan dirinya dengan penyadapan yang dilakukan oleh Eks Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo ke Presiden Prabowo Subianto.

Pengamat Politik Hendri Satrio (Hensa) menilai mantan presiden itu merasa jauh lebih aman dan tenang ketika dicecar soal keaslian ijazahnya dibandingkan harus menjawab interogasi publik mengenai operasi spionase terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga: Padahal Sumbernya Anonim, Geger Ijazah Jokowi Ternyata Sama dengan Unggahan dari Kader PSI

Hensa membedah tingkat kenyamanan psikologis dan politis sang politikus senior saat hadir di ruang sidang. Isu ijazah palsu adalah persoalan usang yang narasinya sudah sangat dikuasai oleh mantan wali kota tersebut. Sebaliknya, skandal penyadapan yang kini sudah dilabeli sebagai tindakan makar merupakan bom waktu yang bisa menyeret siapa saja ke jeruji besi.

"Kalau ditanya ijazah, dia lebih enak menjelaskan. Ijazah saya kan sudah saya tunjukkan. Daripada ditanya, 'Pak, gimana itu penyadapan?' Lagi pusing dia," ungkap Hensa dikutip Jumat (6/11/2026).

Manuver menghindar ini dipandang sangat masuk akal mengingat posisi tawar politik politikus itu saat ini tengah terdesak. Hensa menyoroti bagaimana pada awal pemerintahan, banyak tokoh merapat ke Jokow. Namun kini manuver-manuver terbuka tersebut justru memicu kecurigaan dari penguasa sah.

Apalagi, Listyo yang ketahuan melakukan penyadapan ini telah memicu rumor simpang siur mengenai mobilisasi kekuatan tentara untuk membantu polisi membongkar habis kejahatan penyadapan tersebut.

Adapun Hensa terkait pengerahan militer ini, meyakini presiden cukup cermat dan matang. Prabowo dinilai tidak akan menjadikan kasus ini sebagai ajang unjuk kekuatan (show of force) militer semata karena dampaknya justru akan merugikan pemerintahannya sendiri.

"Kalau ada mobilisasi kekuatan tentara, kira-kira yang senang siapa? Enggak ada. Yang ada pada takut. Kalau rakyat takut, elektabilitas dan kepuasan publik makin turun," analisisnya.

Hensa menutup paparannya dengan memberikan penekanan bahwa sebagai rakyat sipil, analisisnya disusun berdasarkan pembacaan gerak-gerik politik, bukan dari data intelijen.

"Namanya juga analisis. Kita rakyat enggak punya alat sadap, adanya pulpen," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) menghadiri persidangan kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa sosok dari Roy Suryo di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026).

Kehadiran mantan orang nomor satu di tanah air itu tersebut untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Ia hadir dengan menggunakan kendaraan berwarna hitam dan mendapatkan pengawalan ketat dari sejumlah ajudannya. Kedatangannya langsung menarik perhatian masyarakat dan awak media yang telah memadati lingkungan pengadilan sejak pagi hari.

Jokowi sempat memberikan keterangan singkat kepada awak media. Ia memastikan telah membawa dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kepentingan persidangan, termasuk dokumen ijazah aslinya.

Baca Juga: Terbongkar Modus Licik Pengusaha 'Sedot' Laba dari Indonesia untuk Dilarikan ke Singapura

Namun ia enggan memberikan komentar ketika ditanya perihal terbongkarnya operasi penyadapan ilegalan yang dilakukan oleh Eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo terhadap Presiden Prabowo Subianto.