Terungkap Alasan Nama Gibran Tak Masuk Ikrar Buruh untuk Jaga Prabowo

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengungkap alasan nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak dicantumkan dalam ikrar deklarasi buruh untuk menjaga Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, deklarasi tersebut memang secara khusus ditujukan untuk membela Prabowo karena Presiden menjadi sasaran dalam isu dugaan penyadapan.

"Karena yang diserang ini kan Pak Prabowo. Masa kami harus bela yang tidak diserang? Yang diserang Pak Prabowo, Presiden, simbolnya. Itu alasannya," ujar Iqbal saat deklarasi Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSPPB) di Monas, Jakarta, Sabtu (7/11/2026).

Saat ditanya apakah Gibran berarti aman dari penyadapan, Said Iqbal tidak memberikan jawaban secara tegas. Ia hanya menyebut tidak ada persoalan yang diarahkan kepada putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.

"Saya tidak bicara aman-aman saja, tapi yang pasti tidak ada ke beliau, dan itu sah-sah saja," katanya.

Meski nama Gibran tidak masuk dalam ikrar tersebut, Said Iqbal menegaskan deklarasi tetap dimaksudkan untuk menjaga pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, ia menyatakan persoalan yang menyangkut Wakil Presiden bukan menjadi ranah koalisi buruh.

"Iya dong, kalau pemerintahan Prabowo-Gibran. Tapi kami tidak masuk apakah Gibran bermasalah atau tidak, itu bukan domain kami. Domain kami adalah Prabowo Subianto," tegas dia.

Deklarasi KSPPB di Monas mengusung tema "Jaga Persatuan Indonesia dan Jaga Presiden Prabowo Subianto". Dalam kegiatan tersebut, koalisi buruh menyampaikan empat ikrar, yaitu menjaga persatuan bangsa, menjaga demokrasi konstitusional, menjaga Presiden Prabowo, dan mewujudkan negara kesejahteraan.

Baca Juga: Skenario Kericuhan Jakarta Terbongkar, Ada Upaya Sistematis Gagalkan Agenda DPR soal Gibran

Said Iqbal juga menegaskan buruh siap berada di barisan Prabowo jika muncul upaya menjatuhkan Presiden secara inkonstitusional. Menurutnya, dukungan tersebut merupakan bagian dari komitmen menjaga konstitusi dan pemerintahan.

"Setelah ini, kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang membahayakan konstitusi dan ada upaya-upaya yang ingin menjatuhkan presiden secara inkonstitusional, maka kami buruh Indonesia berada bersama Prabowo," pungkasnya