Gibran Tolak Mundur Usai Putusan MA? DPR Siap Eksekusi Lewat Jalur Politik Konstitusional Ini

Ketua Fraksi PAN MPR RI, Syarifuddin Sudding, mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mempertimbangkan pengunduran diri dari jabatannya. Desakan tersebut muncul setelah Mahkamah Agung (MA) memutuskan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA yang dimiliki Gibran tidak sah.

Sudding berpandangan, putusan MA tersebut tidak boleh berhenti sebagai keputusan hukum semata, melainkan perlu ditindaklanjuti. Pasalnya, dokumen penyetaraan pendidikan itu menjadi salah satu persyaratan yang digunakan Gibran ketika mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Politikus PAN tersebut bahkan mengingatkan bahwa DPR memiliki sejumlah instrumen konstitusional untuk mengambil langkah politik apabila Gibran tidak bersedia mundur secara sukarela.

“Saya kira dengan dibatalkannya persyaratan pada saat dia mendaftar, itu berarti wakil presiden sudah tidak memenuhi syarat sebagai konsekuensi hukum dari Putusan Mahkamah Agung. Kalau yang bersangkutan (Gibran) tidak mundur dengan putusan Mahkamah Agung itu, harus ada dieksekusi lewat jalur politik," kata Sudding kepada wartawan kemarin, dikutip Senin (9/11).

Baca Juga: Pemakzulan Gibran, Pendapat Surya Paloh: Memang itu Satu-Satunya Penyelesaian, Jalankan!

Anggota Komisi III DPR RI itu menegaskan, pengunduran diri secara sukarela akan menjadi bentuk penghormatan terhadap keputusan lembaga peradilan.

Menurutnya, persoalan tersebut juga berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap pejabat negara. Ia menilai seorang pejabat yang menduduki jabatan publik perlu memiliki landasan hukum dan legitimasi moral di mata masyarakat.

“Ketika yang bersangkutan sudah tidak dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden atas Putusan Mahkamah, sebaiknya yang bersangkutan mundur. Kan sudah tidak memiliki legitimasi, baik secara yuridis karena persyaratan formal tidak terpenuhi sebagai wakil presiden. Saya kira juga secara moral, masyarakat ini persoalan trust, karena ini jabatan publik," jelas dia.

Sudding selanjutnya mengungkapkan kemungkinan DPR menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP) jika Gibran tetap bertahan di kursi wakil presiden.

Ia merujuk pada Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 sebagai landasan konstitusional yang dapat menjadi acuan dalam pembahasan langkah pemberhentian presiden maupun wakil presiden.

“Kalau tidak mundur, DPR bisa menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengambil sikap hak menyatakan pendapat (HMP) dengan dasar Putusan Mahkamah Agung yang bersifat eksekutorial," ujarnya.

Meski demikian, pemberhentian wakil presiden tidak dapat dilakukan secara langsung hanya berdasarkan keputusan atau sikap politik DPR.

Baca Juga: Massa Turun ke Jakarta, 5 Tuntutan Rakyat Disuarakan, Ada yang Menyinggung Polemik Gibran

Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur tahapan khusus dalam proses pemberhentian presiden dan wakil presiden. DPR terlebih dahulu harus mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa serta memutus pendapat DPR mengenai dugaan alasan pemberhentian.

Apabila MK menyatakan pendapat DPR terbukti, proses selanjutnya diteruskan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengambil keputusan sesuai mekanisme yang diatur konstitusi.