Dua Pegawai KPK Diduga Bocorkan Dokumen Kasus ATR/BPN Sebelum OTT

Dugaan kebocoran dokumen perkara korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN menyeret dua nama dari internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mengungkap inisial kedua pegawai yang diduga membocorkan dokumen dan informasi penanganan perkara kepada salah satu tersangka sebelum operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan.

Boyamin menyebut kedua pegawai tersebut memiliki kedekatan dengan tersangka, Arif Sugianto. 

"Inisial nama-nama pembocor dokumen dan informasi penanganan dugaan korupsi ATR/BPN kepada Arif Sugianto sebelum OTT KPK," kata Boyamin kepada wartawan, dikutip Senin (9/11/2026).

Baca Juga: Dalang Kasus Sadap Segera Terungkap? Tersangka Ahrie Sonta: Kami akan Buat Terang Kasus Ini

Dua pegawai yang dimaksud masing-masing berinisial TS dan MS. 

"TS: pejabat Direktorat Penyelidikan KPK (pegawai KPK yang telah mundur dari lembaga lain). MS: personel Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK (berasal dari lembaga luar KPK)," ungkap Boyamin.

MAKI, lanjut Boyamin, telah melaporkan kedua pegawai tersebut kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Ia berharap laporan itu segera ditindaklanjuti dengan meminta keterangan dari pihak-pihak yang diduga mengetahui adanya komunikasi antara Arif Sugianto dan oknum pegawai KPK.

"Arif Sugianto dalam melakukan modus operandi diduga mengaku dekat dengan personel KPK dan nyatanya terdapat jejak komunikasi telepon seluler antara Arif Sugianto dan oknum personel KPK tersebut," ujarnya.

Boyamin juga meminta Dewas KPK mendalami hubungan Arif dengan kedua personel tersebut. 

"Dewas KPK semestinya meminta keterangan sebagai saksi terhadap Fahd El Fouz dan Lampri untuk mendalami sepak terjang Arif Sugianto dengan oknum personel KPK tersebut," lanjut dia.

Baca Juga: LBH Soroti Kasus Sadap Prabowo: Polri Era Jokowi Disebut Jadi Alat Pertahankan Kekuasaan

Sebelumnya, KPK menemukan indikasi adanya kebocoran dokumen dalam penanganan perkara dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) dan penerimaan lain di Kementerian ATR/BPN. Lembaga antirasuah itu kemudian mengusut sejumlah pegawainya yang diduga terlibat dalam kebocoran dokumen tersebut.

Terlepas dari itu, KPK memastikan proses penanganan perkara korupsi di Kementerian ATR/BPN tetap berjalan. Dalam kasus dugaan suap pembukaan blokir lahan Summarecon di Kabupaten Bogor, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Mereka adalah Lampri selaku Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN; Sontang Coin Manurung selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I; Adrianto Pitojo Adi selaku Direktur Utama (Dirut) Summarecon; Arif Sugianto; Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq; Rizal Pahlevi; Erwin; dan Muhammad Fakhry.