Dari Ulasan Palsu hingga Manipulasi Algoritma, Ini Celah Regulasi Belanja Online Indonesia

Policy Brief Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) menyoroti sejumlah perbedaan pendekatan regulasi model bisnis platform belanja online Indonesia dengan negara lain. Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, India, Uni Eropa, Jepang, dan China bahkan telah menerapkan ketentuan yang lebih terperinci untuk mengawasi praktik platform digital.

Lantas, apa saja celah regulasi belanja online di Indonesia dibandingkan negara lain? Berikut lima aspek yang menjadi sorotan.

1. Belum Ada Aturan Spesifik yang Melarang Dark Patterns

Pernah menemukan hitung mundur diskon yang membuat konsumen merasa harus segera membeli produk? Atau mengalami kesulitan ketika ingin membatalkan langganan sebuah layanan?

Praktik tersebut dikenal sebagai dark patterns atau pola desain manipulatif, yakni penggunaan desain antarmuka yang sengaja diarahkan untuk memengaruhi keputusan pengguna demi kepentingan platform.

Berdasarkan riset LPEM UI di Indonesia, belum terdapat aturan spesifik yang secara terperinci melarang berbagai bentuk praktik tersebut.

Padahal, sejumlah negara telah mengambil langkah lebih jauh. India melalui Central Consumer Protection Authority (CCPA) pada 2023 telah mengidentifikasi 13 bentuk dark patterns yang dilarang.

Beberapa di antaranya mencakup false urgency atau penciptaan kesan bahwa penawaran akan segera berakhir, basket sneaking atau penambahan barang ke keranjang tanpa disadari konsumen, hingga subscription trap yang membuat proses berhenti berlangganan menjadi sulit.

Inggris juga telah mengatur desain manipulatif yang memengaruhi pilihan konsumen, termasuk melalui pengaturan bawaan, tata letak, dan mekanisme pembatalan layanan.

Sementara itu, Filipina melalui National Privacy Commission (NPC) mengatur desain yang mempersulit pengguna menolak persetujuan atau menyamarkan pilihan yang lebih melindungi privasi.

2. Ulasan Palsu dan Iklan Terselubung Belum Diatur Secara Terperinci

Ulasan konsumen menjadi salah satu pertimbangan penting sebelum seseorang membeli produk secara online. Namun, kepercayaan terhadap ulasan tersebut dapat terganggu ketika platform dipenuhi komentar palsu atau penilaian yang dibuat berdasarkan imbalan tertentu.

Merujuk pada riset LPEM UI, Indonesia telah memiliki aturan yang melarang iklan dan informasi menyesatkan. Meski demikian, belum terdapat ketentuan mengikat yang secara khusus mewajibkan verifikasi pembelian dalam ulasan, mengatur ulasan berinsentif tanpa pengungkapan, maupun mewajibkan pelabelan penempatan produk berbayar (paid placement) dalam hasil pencarian.

Amerika Serikat mengambil pendekatan lebih tegas melalui Federal Trade Commission (FTC). Pada 2024, lembaga tersebut menerbitkan aturan yang melarang berbagai bentuk ulasan palsu, termasuk ulasan yang dihasilkan menggunakan kecerdasan artifisial (AI), ulasan dari pihak yang tidak pernah menggunakan produk, serta ulasan internal tanpa pengungkapan hubungan dengan perusahaan.

Aturan tersebut juga mencakup praktik penyembunyian ulasan negatif.

Di sisi lain, Uni Eropa mewajibkan konten komersial diberi label secara jelas agar konsumen dapat membedakan informasi promosi dengan konten biasa.

Australia juga menempatkan ulasan palsu dan pemasaran influencer yang menyesatkan sebagai salah satu prioritas penegakan regulasi.

3. Transparansi Algoritma dan Sistem Ranking Masih Terbatas

Menurut LPEM UI, pilihan konsumen dalam berbelanja online tidak hanya dipengaruhi iklan maupun ulasan. Algoritma rekomendasi dan sistem pemeringkatan produk juga menentukan barang atau layanan yang pertama kali dilihat pengguna.

Di Indonesia, regulasi perlindungan data dan transparansi informasi sebenarnya telah tersedia. Namun, belum ada kewajiban khusus bagi platform untuk menjelaskan parameter utama yang digunakan dalam algoritma rekomendasi maupun sistem pemeringkatan produk.

Kondisi tersebut berbeda dengan Uni Eropa yang mewajibkan platform menjelaskan parameter utama sistem rekomendasi dan pemeringkatan. Ketentuan ini juga mencakup informasi mengenai kemungkinan posisi produk dipengaruhi pembayaran dari pihak tertentu.

Pengguna bahkan diberikan opsi untuk memodifikasi sistem rekomendasi agar memiliki kendali lebih besar terhadap konten yang ditampilkan.

Jepang turut menerapkan kewajiban pengungkapan kriteria algoritma pemeringkatan dan kebijakan penggunaan data bagi platform digital tertentu melalui regulasi Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) pada 2020.

4. Harga Checkout dan Langganan Otomatis Belum Sepenuhnya Transparan

Persoalan lain yang perlu diperhatikan adalah transparansi harga total ketika konsumen melakukan transaksi serta mekanisme perpanjangan langganan otomatis.

Indonesia telah mewajibkan penyediaan informasi mengenai harga dan produk. Namun, Policy Brief LPEM UI mencatat belum terdapat pengaturan spesifik yang melarang praktik drip pricing, yakni penambahan biaya yang baru muncul menjelang penyelesaian transaksi.

Selain itu, belum ada ketentuan khusus mengenai kewajiban pengungkapan harga berbeda berdasarkan profil pengguna atau personalised pricing.

Pengaturan mengenai masa pembatalan setelah konsumen mendaftar layanan berlangganan otomatis atau cooling-off period juga masih perlu diperkuat.

Sebagai perbandingan, Uni Eropa mewajibkan harga total ditampilkan sejak awal transaksi. Konsumen juga memperoleh masa pembatalan selama 14 hari dengan pengembalian dana penuh dalam kondisi yang diatur.

Sementara itu, di sejumlah negara bagian Amerika Serikat, proses berhenti berlangganan tidak boleh dibuat lebih sulit dibandingkan proses pendaftaran. Platform juga harus memperoleh persetujuan tegas dari konsumen sebelum melakukan perpanjangan langganan otomatis (auto-renewal).

5. Belum Ada Aturan Khusus untuk Mengawasi Platform Dominan

Persoalan perdagangan digital tidak hanya berkaitan dengan transaksi antara konsumen dan penjual. Kekuatan platform juga dapat terbentuk melalui penguasaan data, efek jaringan, hingga keterikatan konsumen dan penjual dalam satu ekosistem digital.

LPEM UI mengatakan Indonesia sebenarnya telah memiliki regulasi mengenai monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan. Namun, belum terdapat kerangka khusus untuk mengatur platform yang memiliki posisi sangat kuat atau gatekeeper.

Pengaturan yang ada dinilai belum secara spesifik menjangkau dominasi berbasis data, efek jaringan, dan keterikatan pengguna dalam satu ekosistem (ecosystem lock-in).

Uni Eropa telah mengatur persoalan tersebut melalui Digital Markets Act (DMA). Platform yang memenuhi kriteria sebagai gatekeeper berdasarkan sejumlah ambang batas, termasuk nilai omzet, memiliki kewajiban khusus.

Salah satunya adalah larangan melakukan pengutamaan produk atau layanan milik sendiri (self-preferencing) serta menggunakan data bisnis pengguna untuk bersaing dengan pelaku usaha yang beroperasi di platformnya.

China juga melarang platform dominan melakukan diskriminasi harga, mengatur visibilitas produk secara tidak adil, maupun menetapkan persyaratan transaksi yang tidak wajar dengan memanfaatkan data dan algoritma.

Apa yang Perlu Dibenahi Indonesia?

Mengacu pada perbandingan tersebut, LPEM UI menilai Indonesia perlu memperkuat pendekatan regulasi perdagangan digital agar mampu mengikuti perkembangan praktik bisnis platform.

Pertama, pemerintah perlu mengatur berbagai praktik manipulatif secara konkret. Larangan umum terhadap penipuan dan informasi menyesatkan dinilai belum cukup untuk menjangkau beragam bentuk manipulasi dalam desain aplikasi.

Kedua, regulasi perlu mulai menyentuh tata kelola algoritma dan penggunaan data. Transparansi tidak hanya mencakup hasil rekomendasi yang ditampilkan kepada konsumen, tetapi juga parameter yang digunakan platform dalam menentukan produk atau layanan yang diprioritaskan.

Ketiga, pemerintah perlu menyiapkan aturan khusus untuk mengawasi platform dominan, termasuk kekuatan pasar yang terbentuk melalui penguasaan data, efek jaringan, dan keterikatan pengguna dalam satu ekosistem.

Terakhir, kewenangan otoritas pengawas perlu diperkuat. Hal ini mencakup akses terhadap data internal platform serta kemampuan untuk melakukan pengawasan dan mengambil tindakan secara proaktif.